Berita Metro

Rabu, 03 Januari 2018  18:22

Ganjar dan Mekeng Tak Penuhi Panggilan KPK

Ganjar dan Mekeng Tak Penuhi Panggilan KPK
Ganjar Pranowo

JAKARTA (BM) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan anggota DPR Melchias Marcus Mekeng tidak dapat memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus e-KTP, Rabu (3/1/2018).

Ganjar Pranowo menghormati pemanggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik dengan tersangka mantan Anggota DPR Markus Nari.

Namun, Ganjar belum bisa memenuhi panggilan KPK yang dijadwalkan hari ini (Rabu, 3/1). Pasalnya, politisi PDIP itu harus menjalani tugas kedinasan sebagai gubernur. Untuk itu, Ganjar meminta kepada pimpinan KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya, supaya dapat memberikan keterangan yang bermanfaat demi penyelesaian kasus KTP-el.

"Sedianya dilaksanakan (pemeriksaan) pada hari Rabu 3 Januari 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor KPK RI Jakarta dapat dijadwalkan ulang, karena pada hari dan tanggal tersebut kami sedang melaksanakan tugas kedinasan yang tidak dapat diwakilkan," kata Ganjar melalui surat resminya yang ditujukan kepada pimpinan KPK.

"Selanjutnya untuk waktu dan tempat pemeriksaan berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada KPK," tambah Ganjar.

KPK memanggil Ganjar lewat surat pemanggilan Nomor SPGL-6694/23/12/2017 tertanggal 21 Desember 2017. Selain Ganjar, KPK hari ini juga memanggil politikus Golkar Melchias Marcus Mekeng sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, Ganjar tak dapat hadir karena ada tugas dinas. "Yang bersangkutan mengirimkan surat bahwa sedang ada tugas kedinasan yang tidak (bisa) diwakilkan," kata Febri, Rabu (3/1) sore.

Sementara Marcus Mekeng, kata Febri, mengirimkan surat permintaan kepada KPK agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang. "Pemeriksaan terhadap keduanya akan dijadwalkan ulang," ujar Febri.

Ganjar dan Mekeng diketahui sebelumnya pernah dipanggil KPK terkait kasus e-KTP. Nama keduanya pernah disebut ikut menerima aliran dana terkait e-KTP.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, Ganjar Pranowo disebut menerima suap sebesar 520.000 dollar AS.

Penerimaan terjadi saat Ganjar masih menjadi pimpinan di Komisi II DPR RI. Namun, Ganjar telah membantah menikmati aliran dana pada proyek yang disinyalir merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Sementara itu dalam surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mekeng yang saat itu menjabat Ketua Badan Anggaran DPR RI, disebut menerima 1,4 juta dollar AS dari pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Namun, politisi Golkar itu juga sudah membantah hal ini dan merasa nama baiknya tercemar karena disebut-sebut menerima uang dari proyek e-KTP tersebut. (rmo/kom/tit)




Berita Terkait