Berita Metro

Senin, 25 September 2017  17:43

Eksepsi Ditolak, Henry Siap Buktikan Kasusnya Murni Perdata

Eksepsi Ditolak, Henry Siap Buktikan Kasusnya Murni Perdata
Henry J Gunawan usai menjalani sidang di PN Surabaya, Senin (25/9/2017).

SURABAYA (BM) - Majelis hakim yang diketuai Unggul Warso Mukti menyatakan menolak eksepsi (keberatan) yang diajukan Henry J Gunawan pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (25/9/2017). Meski ditolak, tim kuasa hukum Henry tetap berkeyakinan kasus penggelapan dan penipuan yang menjerat Henry murni perdata.

Penolakan eksepsi Henry dituangkan dalam amar putusan sela yang dibacakan oleh hakim Unggul di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (25/9/2017). Eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Henry ditolak lantaran dianggap telah memasuki pokok perkara. “Menyatakan menolak eksepsi terdakwa,” ujar hakim Unggul.

Atas penolakan tersebut, hakim Unggul memerintahkan agar jaksa penuntut umum Ali Prakosa menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya di sidang selanjutnya. “Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan persidangan ke agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi,” terangnya.

Usai sidang, M Sidik Latuconsina, kuasa hukum Henry mengaku siap melanjutkan sidang ke pembuktian. “Kami sudah siap untuk melanjutkan sidang ke pembuktian dengan menghadirkan saksi di sidang selanjutnya,” tegasnya.

Menurut Sidik, sidang perkara penipuan dan penggelapan yang menjerat Henry sebagai terdakwa seharusnya dihentikan lebih dulu, karena saat ini ada dua gugatan perdata yang terlebih dulu diajukan.

“Prinsip keberatan (eksepsi) yang kami ajukan ini kan soal kepastian hukum. Artinya bahwa yang kami ajukan itu adalah azas keadilan hukum. Untuk memperolah azas keadilan hukum, maka perlu ada kepastian hukum mengenai sifat perkara ini yang kami anggap merupakan perkara perdata. Bahkan perkara perdatanya sudah disidangkan,” tegasnya.

Sidik beralasan, kepastian hukum diperlukan pada perkara Henry ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956. “Pada Perma itu sudah dijelaskan harus didahulukan perkara perdatanya dahulu. Hal itu dilakukan untuk menentukan kepastian hukum, seperti apa pidanya bisa jalan atau tidak,” jelas Sidik kepada wartawan.

Sidik juga menjelaskan perihal kondisi terbaru kesehatan Henry. Menurut Sidik, Henry masih memerlukan penanganan dokter atas sakit yang dideritanya. “Perawatannya harus kontinyu. Tiap malam kan dia (Henry) harus mendapatkan suntik insulin,” pungkas Sidik.

Terpisah saat ditemui usai sidang, Henry menyebut bahwa kasus penggelapan yang menjeratnya merupakan rekayasa. “Ini semua rekayasa. Apa yang dituduhkan kepada saya tidak benar semua. Saya bahkan tidak kenal siapa itu Caroline kok saya yang kenal. Ini harus dibongkar, " kata Henry.

Ia bahkan bersikeras tidak mengetahui soal riwayat jual beli tanah seluas 1.934 meter persegi di Claket Malang yang dibeli PT GBP pada tahun 2006 lalu. Karena itu, Henry mengira bahwa lahan tersebut merupakan aset milik PT GBP, mengingat nama maupun keberadaannya dalam kekuasaan PT GBP dan saat serah terima jabatan direktur sebelumnya.

Perlu diketahui, kasus ini bermula dari laporan notaris Caroline C Kalampung.  Kemudian Henry ditahan Kejari Surabaya saat proses pelimpahan tahap dua dilakukan. (arf/tit)




Berita Terkait