Berita Metro

Senin, 06 November 2017  18:53

Beredar Sprindik Baru untuk Setya Novanto

Beredar Sprindik Baru untuk Setya Novanto
Setya Novanto

Jakarta (BM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. KPK memulai penyidikan atas nama tersangka Setya Novanto per 31 Oktober. Sprindik atas nama tersangka Setya Novanto per 31 Oktober 2017 beredar di kalangan awak media, Senin (6/11/2017).

Surat sprindik tersebut ditujukan kepada Setya Novanto di Jl Wijaya XIII No 19, RT 003/RW 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Seorang pejabat di KPK membenarkan soal surat ini.

"Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober, telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto," demikian penggalan Sprindik yang beredar, Senin (6/11/2017).

"Bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir Sugiharto, MM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan," sambungan penggalan sprindik tersebut.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, juga mengaku belum tahu soal penetapan kembali kliennya menjadi tersangka di KPK. Fredrich mengaku belum menerima surat dari KPK.

"Saya tidak tahu-menahu karena kita tidak terima. Kalau kita terima pun masak kita edarkan ke wartawan, kan nggak make sense. Berarti ini kan permainan oknum KPK sendiri, yang sengaja membikin isu bikin heboh masyarakat, kan mereka selalu ingin jadi pemain sinetron," kata Fredrich.

Fredrich malah menuding ada oknum di KPK yang sengaja menyebarkan isu tersebut. Dia menyebut bila surat dimulainya penyidikan atas Novanto itu hoax.

"Kalau kita terima pun, masak kita edarkan ke wartawan, kan nggak makes sense. Berarti ini kan permainan oknum KPK sendiri yang sengaja membikin isu, bikin heboh masyarakat, kan mereka selalu ingin jadi pemain sinetron," kata Fredrich.

"Saya belum terima, apa yang harus saya ambil langkah? Ini kan hoax, isu kan, kan saya belum tahu," imbuh Fredrich.

 

Fredrich pun mengaku belum akan mengambil langkah hukum apapun. Namun bila dia telah menerima surat resmi, maka langkah hukum pasti akan diambil.

"Kalau terima kan kita ambil langkah hukum. Kalau belum terima, mau ngambil apa, masak saya berdasar photocopy WA (Whatsapp), terus saya bisa tuntut orang. Ya nggak luculah," ucap Fredrich.

 

Sekjen Golkar

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham enggan menanggapi informasi telah ditetapkannya kembali Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus mengaku belum mengetahui informasi tersebut.

Hal ini menyusul beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el).

"Saya nggak bisa menanggapi kalau saya belum tahu. Saya ndak bisa," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Senin (5/11).

Idrus menegaskan belum mengetahui kabar tersebut.  Namun demikian, kalau kabar tersebut benar tentunya harus dihargai segala proses tersebut.

"Saya ndak memahami itu, tetapi kalau ada proses-proses seperti itu kita hargai proses itu tapi saya belum tahu sampai sekarang kalau ada itu," ujar Idrus.

Idrus menambahkan, pihaknya enggan gegabah untuk menanggapi kabar yang belum pasti kebenarannya tersebut. Apalagi langsung mengaitkan dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar.

Bagi Partai Golkar, kata Idrus saat ini pihaknya masih mempercayai Novanto, setelah memenangkan praperadilan. "Itu kan belum kita jadikan dasar tetapi kita tetap percaya bahwa sekarang ini Pak Novanto masih, setelah memenangkan praperadilan, ya tentu dan dinyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Itu aja. Atas dasar itu Novanto kembali memimpin partai ini lagi," ujar Idrus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara menanggapi beredarnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama tersangka Setya Novanto per 31 Oktober 2017.

Melalui Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, lembaga antirasuah tersebut mengaku belum bisa mengkonfirmasi kebenaran Sprindik atas nama Setya Novanto yang beredar di kalangan awak media.

"Informasi tersebut belum bisa kami konfirmasi," ujar Febri, Senin (6/11/2017).

Febri memastikan bahwa sejauh ini KPK sedang terus mendalami dan memperkuat konstruksi hukum kasus e-KTP ini.

"Yang pasti KPK sedang terus mendalami dan memperkuat konstruksi hukum kasus e-KTP," tegasnya. (det/rep/tit)




Berita Terkait