Berita Metro

Senin, 08 Juli 2019  17:53

Aset YKP Yang Dimiliki Konsumen Secara Sah Tak Disita

Aset YKP Yang Dimiliki Konsumen Secara Sah Tak Disita
Didik Farkhan Alisyahdi

SURABAYA (BM) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memastikan tidak akan menyita aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya dan PT YEKAPE yang telah sah menjadi milik konsumen. Saat ini, Kejati Jatim hanya mengejar aset YKP yang tersisa.

Didik Farkhan Alisyahdi, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim mengatakan, jika aset YKP sudah beralih atau dijual secara sah menurut hukum, maka tidak akan ada masalah. Apalagi kalau sudah lunas dan bersertifikat, Didik memastikan tidak ada melakukan penyitaan aset milik konsumen.

Kalau sudah beralih atau dijual dan sah menurut hukum, ya tidak dipermasalahkan. Kami hanya mengejar aset yang sisa dan yang dikelola, katanya saat dikonfirmasi, Senin (8/7/2019).

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan aset yang sudah dijual maupun di beli pihak lain. Kejati Jatim hanya akan mengejar aset sisa yang masih dimiliki dan dikelola oleh YKP dan PT YEKPAE.

�Kalau yang sudah beli, ya sudah tidak dipermasalahkan. Tidak mungkin orang yang sudah beli, terus kita ambil lagi dan menyita. Bisa-bisa Kejaksaan digugat orang banyak,� jelasnya.

Saat ditanya bagaimana jika proses pembayaran terhadap aset masih berjalan, Didik menegaskan konsumen tidak perlu khawatir.

�Kalau ada yang sudah berjalan (kredit) separuh, itu haknya dan teruskan. Kalau mungkin penyerahan (ke Pemkot Surabaya), kan nanti bayarnya tidak lagi ke yang meguasai sebelumnya, tapi ke Pemkot Surabaya sebagai pemegang saham,� tegasnya.

Perlu diketahui, kasus dugaan korupsi di YKP sebenarnya merupakan kasus lama. Bahkan pada 2011 silam, DPRD Kota Surabaya sempat membentuk Pansus Hak Angket Pengembalian aset YKP. Salah satu fakta yang terungkap dalam Pansus Hak Angket itu adalah YKP yang merupakan aset Pemkot Surabaya dikabarkan telah dibubarkan dan berubah bentuk menjadi PT YEKAPE pada 1994.

Awalnya, YKP melakukan pembangunan di atas aset lahan milik Pemkot Surabaya dengan cara menyewa. Dengan demikian, aset lahan yang dibangun tetap milik Pemkot Surabaya.

Pengelolaan yang dilakukan YKP terus berkembang hingga akhirnya YKP mampu membeli tanah sendiri untuk dibangun sebuah perumahan. Lantaran yayasan ini bukan lembaga yang berbadan hukum, pengurus YKP ketika itu meregulasi sistem pengelolaannya, akhirnya diputuskan untuk membentuk sebuah PT. (arf/tit)




Berita Terkait