Berita Metro

Selasa, 01 Mei 2018  17:17

Lebih 6.000 TKA Bekerja di Jatim

Lebih 6.000 TKA Bekerja di Jatim
Setiajid

SURABAYA (BM) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur mencatat ada ribuan tenaga kerja asing (TKA) telah memegang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan bekerja di Jawa Timur.

Kepala Disnakertrans Jatim Setiajid menyebutkan, jumlah TKA di Jawa Timur yang telah memiliki IMTA sebanyak 6.594 orang. Mereka bekerja di berbagai sektor di 17 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Sebagian besar, kata dia, bekerja di Kabupaten/Kota di Ring 1 Jawa Timur. Baik di Surabaya, Pasuruan, Gresik, dan Mojokerto.

"Ada sebagian juga di Malang," katanya di sela-sela aksi unjuk rasa buruh dalam Peringatan Hari Buruh Internasional di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (1/5/2018).

Setiajid mengklaim sebagian besar mereka bekerja di level Direktur Keuangan, Manajer Keuangan, maupun sebagai Quality Control di perusahaan franchise dari Amerika.

"Jadi kalau misalnya di perusahaan sepatu dengan lisensi dari Amerika Serikat, begitu, ya. Quality Control-nya dari Amerika. Harus begitu, kalau enggak orang kan enggak mau pakai," katanya.

Meski demikian, dia membenarkan, sebagian besar pekerja asing di Jawa Timur memang didominasi oleh tenaga kerja asing dari Negeri Tirai Bambu.

"Memang benar apa yang dikatakan oleh media, bahwa tenaga kerja asing didominasi dari China. Di Jawa Timur 1.684 orang TKA berasal dari China disusul Jepang, dan Korea," ujarnya.

Dia mengatakan, hal ini wajar, karena investasi yang mendominasi di Jawa Timur berasal dari negara-negara itu. Tertinggi dari China, disusul Jepang, Korea Selatan, kemudian Amerika Serikat.

"Jadi wajar kalau TKA dari negara-negara itu yang mendominasi," katanya.

Dia memastikan bahwa TKA yang telah memegang IMTA di Jatim sudah berdasarkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dalam ketentuan perundangan.

"RPTKA ini tidak boleh melanggar kesepakatan WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) dan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Yakni 15 jabatan yang disepakati, 7 jabatan untuk MEA, dan 8 jabatan untuk WTO," ujarnya.

Artinya, kata Setiajid, seharusnya sudah tidak ada pekerjaan kasar bagi TKA di Indonesia yang diberi izin IMTA oleh Pemprov Jatim. Apalagi, kata dia, Jawa Timur menerapkan tambahan aturan yang lebih ketat.

"Pak Gubernur membuat kebijakan, untuk TKA perpanjangan, yang sudah tiga tahun bekerja, mereka harus bisa berbahasa Indonesia dengan bagus dan aktif. Baru kami berikan izin perpanjangan IMTA-nya," katanya.

Kebijakan itu, kata Setiajid, sudah termuat dalam Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 8 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang disertai Peraturan Gubernur.

Melalui catatan-catatan yang dia sampaikan itu, Setiajid bermaksud untuk membantah hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyatakan ada jutaan TKA mengalir masuk ke Indonesia lewat Jatim.

"Enggak ada itu. Tapi kalau jutaan warga negara asing mereka temukan masuk melalui bandara, itu betul. Ini karena ada kebijakan bebas visa untuk ratusan negara yang masuk Indonesia untuk mendorong pariwisata. Menurut saya begitu," katanya.

Sedangkan berkaitan adanya WNA yang menyalahgunakan visa turis untuk bekerja, dia menegaskan, Pemprov Jatim bersama Imigrasi sudah mengoperasi ini habis-habisan.

"Jumlah yang sudah dideportasi berapa kami tidak tahu, karena ini kewenangan Imigrasi. Tapi kami, Pemprov Jatim, mendukung penuh operasi itu dan mendorong Kemenkumham untuk mendeportasi WNA yang melanggar visa," katanya. (ssn/tit)




Berita Terkait