Berita Metro

Kamis, 04 Januari 2018  22:35

Anggaran Berkurang, Anggota DPRD Khawatir Banyak Jalan Rusak

Anggaran Berkurang, Anggota DPRD Khawatir Banyak Jalan Rusak
SURABAYA (BM) – Masyarakat sangat membutuhkan sarana dan prasarana transportasi yang bagus, termasuk infrastruktur jalan raya. Nah dengan adanya pengurangan anggaran jalan, membuat prihatin para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.  Dikhawatirkan, pada tahun 2018 banyak jalan rusak. Tidak itu saja, penyelesaian Jalur Lintas Selatan (JLS) yang diharapkan selesai pada 2019 bakal molor karena tidak dianggarkan dalam APBD 2018.

Wakil Ketua Komisi D, Hamy Wahjunianto yang diklarifikasi terpisah membenarkan untuk anggaran pemeliharaan jalan di provinsi tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 900 miliar daripada tahun 2017. Bahkan, pihaknya juga kecewa tidak dianggarkannya jalan lanjutan JLS di APBD Jatim.

"Anggaran 2018 hanya dilakukan untuk pemeliharaan rutin, berkala dan peningkatan Jalan provinsi. Dimana anggaran tersebut tidak bisa untuk ruas jalan baru di Jatim. Karena minimnya anggaran dikhawatirkan banyak jalan provinsi yang rusak," ujar Hamy Politisi asal Fraksi PKS Jatim, Kamis (2/1).

Terpisah, Dinas PU Bina Marga Pemprov. Jatim menyiapkan dana sebesar Rp. 900 milliar lebih untuk perbaikan jalan di Jatim selama tahun 2018. Namun anggaran tahun 2018 jumlah tersebut sedikit berkurang dari tahun 2017 lalu sebesar Rp. 1,094 trilliun.

Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Gatot Sulistyo Hadi yang diklarifikasi mengakui adanya pengurangan anggaran tapi tidak terlalu banyak. "Dana itu semua digunakan untuk perbaikan jalan semua. Tidak ada pengadaan alat berat pada tahun ini, alat sudah cukup. Kami kosentrasikan pada jalan," tegasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, penanganan jalan provinsi tetap seperti tahun sebelumnya. Artinya, melanjutkan program yang sudah ada. Gatot mencatat, setidaknya ada sepanjang 72 km jalan provinsi yang akan dilakukan peningkatan kualitas. Sedangkan 135 km lainnya dilakukan pelapisan ulang atau pengaspalan lagi.

"Lainnya dilakukan pemeliharaan rutin. Ada pengurangan sedikit (anggaran) dari tahun lalu, total anggaran Rp 900 milliar lebih. Target program masih seperti tahun kemarin, selalu menyambung apa yang telah dilakukan pada 2017," ujarnya.

Jalan Provinsi sendiri, disebutkan Gatot, memiliki panjang 1421 km. Dari total jalan itu, pemantapan jalan sudah mencapai 80 persen lebih. Meski begitu, dirinya mengimbau agar tetap berhati-hati bagi semua pengguna jalan. Karena memang, diakuinya jalan tidak sempurna secara keseluruhan. "Kami harap tetap hati-hati karena jalan yang ada tidak sempurna sekali. Baik jalan nasional maupun provinsi maupun kabupaten. Apalagi ini musim hujan. Kita taati rambu demi keselamatan kita juga," paparnya Gatot.

Dukung Izin Taksi Online
Sementara itu, terkait langkah dari Pemprov Jatim yang mulai mengeluarkan izin bagi 113 taksi online di Jawa Timur, Komisi D memberikan dukungan penuh. “Kami dukung penuh pengoperasiannya, hal ini merupakan upaya untuk menjawab tantangan taksi online di Jatim,” ungkap anggota Komisi D DPRD Jatim Sugeng Pujianto saat ditemui di Surabaya, Kamis (4/1).

Sugeng mengatakan peresmian ini sebagai manifestasi titik akhir dari semua kesepakatan dan kerukunan antara angkutan online dan non online/konvensional. “Bagaimanapun teknologi adalah hal yang tidak mungkin kita hindari. Jadi peresmian ini sebagai bentuk pemerintah memfasilitasi hal ini,” jelas Politisi asal PDI Perjuangan ini.

Pria asal Malang ini mengatakan sikap dan pandangan Pemprov Jatim jelas. Dimana yang besar difasilitasi melalui peraturan, dan yang kecil harus dibantu agar tak kalah dalam pertarungan.

 Sekadar diketahui, berdasarkan Pergub Jatim nomor. 188/375/KPTS/103/2017, kuota angkutan sewa khusus di Jatim berjumlah 4.445 kendaraan meliputi wilayah Gerbangkertasusila sebanyak 3.000 kendaraan dan Malang Raya sebanyak 225 kendaraan. Pembatasan kuota ini dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan online tersebut agar tidak bangkrut.

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo secara resmi meluncurkan pengoperasian angkutan sewa khusus/online yang sudah mendapatkan ijin dari Dinas Perhubungan Provinsi Jatim.

Jumlah angkutan sewa khusus roda empat yang sudah mendapatkan ijin tersebut sebanyak 113 kendaraan. Acara  launching tersebut dilakukan di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (4/1) pagi. “Peresmian ini sebagai manifestasi titik akhir dari semua kesepakatan dan kerukunan antara angkutan online dan non online/konvensional.  Bagaimanapun teknologi adalah hal yang tidak mungkin kita hindari. Jadi peresmian ini sebagai bentuk pemerintah memfasilitasi hal ini,” ungkap Pakde Karwo.

Lanjutnya, setelah tiga kali pembahasan di Grahadi, akhirnya disepakati peraturan terakhir yang tentunya menyerap aspirasi masyarakat online dan non online. Dalam setiap perumusan termasuk pergub, dua pihak ini juga selalu dilibatkan.

“Proses ini menggambarkan bahwa antara online dan non online pandangan hidupnya sama, yakni ingin berdampingan secara damai dan saling kompromi mencari titik tengah, ini patut dihargai,” ungkap Pakde Karwo. (era/udi)





Berita Terkait