Berita Metro

Selasa, 06 Juni 2017  20:00

Aksi Penangkapan dan Penggeledahan

Aksi Penangkapan dan Penggeledahan
Tim KPK menggeledah kediaman Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Mochammad Basuki
SURABAYA (BM) – Tim KPK melakukan gerak cepat dalam waktu 1x 24 jam dalam mengamankan terduga pelaku dan penerima suap di Surabaya, Senin (5/6). Bukan hanya itu, KPK juga melakukan penyegelan ruang di DPRD Jatim, menggeledah rumah Ketua Komisi B DPRD Jatim di kawasan Putat Gede Surabaya.
 
Salah satu tersangka dalam kasus suap ini adalah Kepala Dinas Pertanian Jatim Bambang Heriyanto. Ia dijemput tim KPK pada Senin pagi.
 
"Bapak kemarin kelihatan pucat begitu keluar ruangan bersama dua orang," demikian kesaksian salah satu staf di Dinas Pertanian, Selasa (6/5/2017).
 
Dua orang itu menjemput kepala dinas itu ke kantor Dinas Pertanian Jatim di Jl A Yani Surabaya. Bahkan mereka juga sempat beberapa saat di ruangan Bambang.
 
Dua petugas yang diduga dari KPK itu keluar bersama Kadis Pertanian. Ikut diamankan ajudan Kadis Pertanian ini. "Pak Kadis dan dua orang tadi lantas masuk mobil Avanza putih," lanjut staf itu.
 
Tidak biasanya Kadis Pertanain itu gugup dan pucat. Bambang yang Mantan Kabid Sarana dan Prasarana di Dinas Pertanian itu biasanya murah senyum dan suka menyapa.
 
Setiap kalau bertemu staf, Bambang selalu ramah. Bambang adalah eselon baru yang dilantik Desember dan bertugas Januari 2017.
 
Staf ini para staf tak percaya kalau kepala dinas baru itu dibawa KPK. Bahkan Bambang juga dikenal orang yang sederhana.
 
Geledah Rumah
Penggeledahan rumah Ketua Komisi B DPRD Jatim di Jalan Putat Gede Baru III berlangsung selama kurang lebih 14 jam.  Komisi anti rasuah itu membawa sebuah tas ransel dan tas plastik diduga berisi berkas dan dokumen dari dalam rumah.
 
Tak ada komentar dari dua petugas KPK yang dikawal dua polisi Brimob tersebut. Mereka segera meninggalkan rumah menggunakan sebuah Toyota Avanza warna hitam bernopol W 564 RN.
 
Berbeda dengan ruang kerja komisi B yang disegel menggunakan KPK line, tak ada penyegelan dari petugas KPK di rumah Basuki. Rumah tersebut mungkin tidak disegel karena berkas yang dicari sudah diambil dan keluarga Basuki masih menempati rumah itu.
 
Keluarga Basuki memang ada di dalam rumah tetapi mereka enggan keluar rumah. Hanya seorang pembantu saja yang keluar, namun dia juga tak berkomentar.
 
Dibanding rumah tetangga, rumah Basuki memang lebih lebar dan luas, sekitar 2-3 kali rumah tetangga. Bagian rumah utama berada di sisi kiri, sementara bagian samping difungsikan sebagai garasi.
 
Di rumah utama terparkir sebuah Toyota Yaris berwarna oranye bernopol L 1752 YM. Sementara di garasi terlihat dua buah mobil yakni toyoa Kijang Innova berwarna hitam nopol L 1053 YP dan Honda CR-V berwarna hitam nopol L 1921 ZH, serta empat motor.
 
Titik, salah seorang tetangga mengatakan bahwa Basuki merupakan sosok yang baik dan ramah. Basuki tak segan menyapa tetangga bila berpapasan.
 
"Pak Basuki ramah orangnya, istrinya juga ramah. Ya suka menyapa kalau ketemu atau kalau mau berangkat kerja," ujar Titik.
 
Di rumah ini, menurut Titik, Basuki tinggal bersama Yuni, istri keduanya. Sementara ketiga anaknya tidak tinggal bersama dia. Ketiga anaknya tinggal bersama istri pertamanya yang sudah dicerai. Basuki dan Yuni sendiri belum mempunyai anak.
 
Kuasa Hukum
M Sholeh selaku kuasa hukum dari Ketua Komisi B DPRD Jatim yang terkena OTT dari KPK, Mochammad Basuki, masih belum bisa bercerita banyak terkait kasus yang membelit politisi Gerindra tersebut.
 
"Kalau kasusnya, tentu saya masih belum bisa bicara banyak. Sampai saat ini masih dugaan-dugaan saja," ungkap M Sholeh, Selasa (6/6/2017).
 
M Sholeh juga menjelaskan, hal tersebut karena KPK masih belum merilis kasusnya seperti apa. "Tapi, dari dugaan yang berkembang, ada yang bilang terkait dengan THR Lebaran dan semacamnya," tukas M Sholeh.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Ir H Tjujuk Sunario. M.M mengatakan bahwa stafnya yang tertangkap, sudah dikembalikan. 
 
“Tadi pagi, staf saya sudah dipulangkan karena memang staf saya tidak mengerti apa-apa. Sedangkan staf komisi B diproses hingga hari ini dan dibawa ke  Jakarta bersama  Ketua Komisi B,” ungkap Tjujuk. 
 
Dan, lanjutnya, hingga detik ini pun Tjujuk masih belum tahu tentang penyebab penyegelan dan penangkapan staf beserta Ketua Komisi B. 
 
“Jadi sampai detik pasca penyegelan  ruangan Komisi B kemarin, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari KPK dan kami mendukung. Mudah-mudahan, kita secepatnya mendapatkan jawaban. Yangjelas, kita mendukung penegakan hukum. Saat ini mereka sedang dalam proses penanganan oleh KPK. Kami  prihatin tentang hal itu dan saat ini kami menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait status mereka.  Setelah itu, kami akan melakukan rapat pimpinan dan tindakan setelah ada keputusan resmi status mereka,” jelas Tjujuk.
 
Hampir senada dengan Tjujuk Sunario, Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo juga mengatakan tidak tahu banyak soal penyebab penyegelan di ruangan Ketua Komisi B DPRD Jatim. 
 
“Saya justru tahunya dari media,” ungkap Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.  
Menyikapi peristiwa tersebut, Pakde Karwo menyerahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. “Pertama, kita serahkan mekanisme hukum, nanti kalau sudah ada pengumunan rilis dari KPK tentang status mereka, maka Plt kita buat. Yang penting, jangan sampai organisasi tidak jalan,” lanjutnya. 
 
Pakde Karwo juga mengungkapkan bahwa Ini bukan kasus mengambil uang di kas Negara. Ini bisa dikatakan seperti  kasus suap.  Dan belum tahu juga, penyebab terjadinya suap. 
 
“Ini harus dirilis dulu dari KPK, dari mana proses itu. Apakah pengambilan uangnya seperti apa. Tapi kalau dari dari kas Negara, tidak ada yang berkurang.  Yang kita cari tau adalah motif itu untuk apa, dan uangnya dari mana?” ujar Pakde Karwo. (tri/det/era/tit)



Berita Terkait