Berita Metro

Senin, 06 Januari 2019  17:10

Timses Jokowi dan Prabowo Sepakati Format Debat Capres

Timses Jokowi dan Prabowo Sepakati Format Debat Capres
Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi

Jakarta (BM) – Mendekati jadwal debat capres, sejumlah pihak mulai mencermati tatacara debat. Di antaranya yang menarik perhatian adalah adanya ‘bocoran’, berupa kisi-kisi soal dari KPU yang akan diberikan kepada para pasangan capres-cawapres.

Sejumlah soal debat capres 2019 bakal diberitahukan ke capres dan cawapres terlebih dahulu sebelum debat dimulai. Sejumlah soal itu bakal diundi kembali untuk mendapatkan satu soal yang harus dijawab capres-cawapres. Semua capres-cawapres setuju dengan format seperti itu.

"Timses kedua paslon setuju dengan format seperti ini," kata anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/1/2018).

Pramono menjelaskan format debat ini menggunakan metode setengah tertutup. Metode ini diterapkan supaya publik bisa mendapatkan penyampaian visi dan misi yang lebih baik. Bila metode yang digunakan adalah tertutup sepenuhnya, yakni tak ada pemberitahuan soal debat yang akan diberikan untuk capres-cawapres, KPU khawatir publik hanya akan mendapat penyampaian visi dan misi yang sepotong-sepotong akibat capres-cawapres tidak siap dengan pertanyaan yang dia dapat.

"Yang dikedepankan adalah penyampaian gagasannya, bukan pertunjukan atau show-nya. Lagi pula debat kandidat bukanlah acara kuis atau reality show yang penuh tebak-tebakan," kata Pramono.

Ada pula satu segmen yang sepenuhnya menggunakan metode pertanyaan tertutup, yakni saat masing-masing pasangan calon saling mengajukan pertanyaan satu sama lain. Tema pertanyaan adalah sesuai dengan tema utama, yakni hukum, hak asasi manusia (HAM), dan terorisme.

"Dalam salah satu segmen KPU juga menerapkan metode pertanyaan tertutup, di mana antar-paslon bisa saling mengajukan pertanyaan. Tentu pertanyaan yang sifatnya rahasia namun tidak boleh keluar dari tema utama: hukum, HAM, korupsi, dan terorisme," kata Pramono.

Debat pertama rencananya digelar pada 17 Januari 2019. Akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

 

Panelis

KPU telah menetapkan enam panelis debat capres-cawapres, yaitu:

1. Agus Rahardjo (Ketua KPK); 2. Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM); 3. Bagir Manan (mantan Ketua MA); 4. Hikmahanto Juwana (guru besar hukum internasional UI); 5. Bivitri Susanti (pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara); dan 6. Margarito Kamis (ahli hukum tata negara).

 

Sementara itu, dua nama telah dicoret dari daftar nama panelis, yaitu: Bambang Widjoyanto yang merupakan mantan pimpinan KPK, dan Adnan Topan Husono dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan, penarikan dua calon panelis ini merupakan permintaan dari tim kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 02.

"Ada dua nama, yakni Pak Adnan (Topan Husodo) dan Pak Bambang Widjojanto, masing-masing itu diusulkan oleh paslon 01 dan 02," kata Wahyu saat dikonfirmasi, Jumat (4/1/2019) malam.

"Paslon 01 dan 02 pada rapat tadi memutuskan untuk mengurangi satu panelis usulan mereka sendiri. Nah yang dikurangi adalah Pak BW dan Pak Adnan," sambungnya.

Wahyu mengatakan, penarikan kedua nama calon panelis ini telah disepakati kedua tim kampanye, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

PDIP menyebut pencoretan nama Bambang Widjojanto (BW) sebagai panelis debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) merupakan hasil dari masukan publik. Sosok BW disebut berkaitan dengan Sandiaga Uno.

"Pak BW merupakan bagian kampanye Pak Sandi sebelumnya sehingga tidak elok kalau panelis atau moderator berpihak kepada pasangan salah satu calon," ujar Sekjen PDIP HastoKristiyanto kepada wartawan di Jalan Garuda,Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019).

Hasto merujuk pada sosok BW sebagai bagian dari tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2017. Setelahnya, Sandiaga ditarik Prabowo Subianto sebagai cawapres untuk Pemilu 2019. Hal itulah yang menurut Hasto memunculkan praduga di masyarakat sebagai keberpihakan yang kemudian diklaimnya ditampung PDIP.

"Sebenarnya muncul di masyarakat yang ingin jaga marwah KPU. Kami terima banyak surat termasuk dari sosmed (social media), disampaikan bagaimana marwah KPU yang independen harus diproses, didukung panelis yang tidak partisan," sebut Hasto.

"Karena itu, seluruh proses debat, simulasi daripanelisnya,moderatornya, itu harus bebas dari kepentingan politik," imbuh Hasto.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo tak mempermasalahkan pencoretan namanya dari daftar panelis debat pertama calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019.

Ia menghormati keputusan itu sebagai wewenang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jadi nothing to loose aja, karena memang kami diminta terus bersedia, lalu tidak jadi diminta (jadi panelis debat) kami tetap legowo,” kata Adnan saat dihubungi, Sabtu (5/1/2019).

Adnan menyebutkan, ICW menerima permintaan KPU sebagai panelis karena ingin membantu proses dan kelancaran penyelenggaraan pemilu.

Ia menilai, dengan menerima permintaan menjadi panelis, ICW memiliki kesempatan untuk memperdalam para capres-cawapres soal strategi pemberantasan korupsi.

Akan tetapi, meski akhirnya tak jadi panelis, ICW akan tetap menggunakan perannya untuk memberikan catatan, kritik, dan masukan terkait visi dan misi pemberantasan korupsi.

"Dan itu tetap akan kami sampaikan kepada publik luas dengan berbagai instrumen yang ada,” ujar Adnan.

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengaku sudah mendapatkan pemberitahuan pencoretan namanya dari Komisi Pemilihan Umum lewat pesan WhatsApp.

"Saya baru baca Whatsapp ba'da Subuh ini dari KPU. Informasinya benar," kata Bambang, Sabtu (5/12/2018).

Bambang mengaku tidak mempermasalahkan pencoretan namanya.

Menurut dia, hal itu merupakan wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Biarlah yang terbaik untuk bangsa ini yang kelak akan terjadi. Semoga kemuliaan yang menjadi tujuan serta setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didoakan hanya untuk kemaslahatan," kata dia. (det/tri/tit)




Berita Terkait