Berita Metro

Senin, 18 Februari 2019  19:38

Pendukung Prabowo Laporkan Jokowi ke Bawaslu

Pendukung Prabowo Laporkan Jokowi ke Bawaslu
Pendukung Prabowo melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),

JAKARTA (BM) – Para pendukung capres nomor 02 Prabowo  Subianto, secara resmi melaporkan petahana Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataannya dalam debat kedua Pilpres 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (18/2).

Koordinator Tim Advokasi Indonesia Bergerak, Djamaluddin Koedoeboen yang melayangkan laporan tersebut menilai Jokowi telah menyerang pribadi Prabowo. Serangan itu berkaitan dengan pernyataan Jokowi yang menyebut capres 02 memiliki ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dan Aceh.

"Yang beliau (Jokowi) sampaikan itu lebih kepada menyerang pribadi," katanya usai melapor di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Dijelaskan Djamaluddin, tanah yang dikuasai Prabowo bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU), dengan kata lain, tanah tersebut masih sepenuhnya milik negara.

Selain hal itu, dia juga meluruskan bahwa HGU ratusan ribu hektare tanah itu bukan terdaftar atas nama Prabowo, melainkan atas nama perusahaan.

Atas alasan itu, dia menuding apa yang disampaikan Jokowi sebagai fitnah dan telah melanggar Pasal 280 (ayat 1) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu. "Intinya adalah bahwa dugaan fitnah atau kebohongan capres 01," rekannya.

Bawaslu telah menerima laporan ini dan teregister dengan nomor: 18/ LP/ PP/ RI/ 00.00/ II/ 2019. Dalam laporannya, Djamaluddin melampirkan bukti berupa pemberitaan di beberapa media dan video debat capres yang berlangsung di Hotel Sultan kemarin.

Diketahui, Prabowo sendiri dalam segmen terakhir debat telah mengakui terkait kepemilikan tanah tersebut. Prabowo mengaku tanah tersebut merupakan tanah Hak Guna Usaha (HGU).

"Kita juga minta kepada pihak Bawaslu dan KPU, untuk menegur keras Jokowi agar tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini di debat debat berikutnya. Karena masyarakat nanti akan terpengaruh dengan isu hoax yang dibangun oleh pak Jokowi sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi menyindir soal kepemilikan ratusan hektare tanah Prabowo di panggung debat capres kedua. Sindiran itu disampaikan Jokowi saat berbicara terkait pembagian sertifikat tanah.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan pada masa pemerintahan saya," kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/2) kemarin.

Pihak Bawaslu kini tengah mengkaji pernyataan capres Joko Widodo (Jokowi) soal penguasaan lahan ribuan hektare oleh capres Prabowo Subianto dan pertanyaan soal unicorn di debat kedua semalam. Berdasarkan kajian itu, nantinya Bawaslu akan memutuskan apakah pernyataan Jokowi tersebut masuk dugaan pelanggaran debat.

"Saya nggak bisa mendahului apa yang akan menjadi keputusan dalam pleno. Tetapi hal itu sudah menjadi bahan kajian kami, untuk melihat apakah ini melanggar dugaan pemilu, apakah dugaan melanggar debat," ujar anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Fritz mengatakan saat ini, pihaknya tidak dapat langsung memutuskan bahwa pernyataan Jokowi soal penguasaan lahan dan pertanyaan soal unicorn sebagai bentuk serangan pribadi kepada Prabowo. Apalagi saat itu Prabowo juga langsung mengkonfirmasi pernyataan Jokowi.

"Saya tidak bisa jawab bahwa apakah fakta, kan Pak Prabowo mengkonfirmasi ya apa yang sudah disampaikan, apakah itu termasuk menyerang pribadi," katanya.

Dia mengatakan ada pendapat yang menyatakan hal tersebut memang melanggar tata tertib. Namun Fritz mengatakan pihaknya akan tetap terlebih dulu memeriksa dan menunggu laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.

"Itu mungkin ada yang mengatakan itu melanggar tata tertib. Tetapi kan, karena ini juga akan dilaporkan oleh BPN, saya rasa tunggu sampai ada laporan," tutur Friz.

"Tunggu lah kalau ada laporannya biar kami bisa dapat menyampaikan lebih komprehensif," sambungnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memprotes pertanyaan dan pernyataan capres Joko Widodo (Jokowi) soal pengungkapan penguasaan lahan oleh Prabowo dan pertanyaan unicorn di debat. Jokowi disebut telah bersikap tendensius dan menyerang personal.

BPN pun langsung mendatangi KPU untuk melakukan protes. Atas aduan itu, KPU dan Bawaslu disebut akan menindaklanjuti.

"Jawaban KPU, nanti kita rapatkan, dan mempersilakan Bawaslu untuk tindak lanjuti. Bawaslu kabarnya akan merapatkan masalah ini," kata Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso, (17/2).

 

Larangan Menyerang Pribadi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut undang-undang tidak mengatur larangan capres cawapres melakukan penyerangan pribadi pada saat debat. Namun, Bawaslu menyatakan hal ini diatur dalam peraturan atau tata tertib debat.

"Aturan debat itu kan ada, bukan di undang-undang. Untuk menyerang pribadi misalnya itu kan ada di dalam aturan debat yang dibuat oleh KPU," ujar anggota Bawaslu, Fitz Edward Siregar, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Menurut Fritz, tidak ada sanksi yang dapat diberikan bila paslon melanggar aturan. Namun, Fritz mengatakan hal ini dapat menjadi perhatian KPU untuk memperhatikan aturan dalam debat ketiga.

"Itu sanksinya bukan sanksi hukum sih cuma sanksi etika. Atau mungkin bisa apa ya nanti bisa menjadi menjadi konsernnya KPU, dasar kita persiapkan untuk di debat ketiga," tuturnya.

Fritz mengatakan undang-undang pemilu melarang peserta pemilu menyebarkan ujaran kebencian, serta penghinaan dalam kampanye. Hal ini tercantum pada undang-undang 7 tahun 2017 pasal 280 tentang Pemilu.

"Di undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 sudah, Peserta kampanye dilarang menyebarkan ujaran kebencian kemudian melakukan menghina itu kan adalah undang-undang," kata Fritz.

Jokowi memberikan respon atas laporan para pendukung Prabowo ke Bawaslu. "Debat yang lalu saya dilaporkan. Kalau debat dilapor-laporin, nggak usah debat aja. Ha-ha-ha. Debat kok dilaporkan, gimana?" ujar Jokowi setelah melepas kontainer ekspor di PT Mayora Indah Tbk, Tangerang, Banten, Senin (18/2/2019).

Jokowi diadukan lantaran dinilai Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tendensius dan menyerang personal Prabowo. Justru menurut Jokowi, jika ia melanggar tata tertib, Anggota Bawaslu dan KPU bisa langsung menegurnya.

"Kan sudah ada ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu di situ. Ya kalau kira kira nggak anu, pasti dibisikin," kata Jokowi.

Sementara itu, KPU mempersilakan melapor ke Bawaslu jika memang melihat adanya dugaan pelanggaran.  "Apabila ada dugaan pelanggaran debat silakan sesuai prosedur melapor Bawaslu," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan, Senin (18/2/2019).

Sebelumnya, BPN juga menyebut Jokowi tendensius dan menyerang personal. Menanggapi hal itu, Wahyu mengatakan Bawaslu yang dapat memutuskan apakah itu sebagai bentuk serangan secara personal.

"Silakan ditanggapi oleh Bawaslu, pertama apakah yang bersangkutan oleh capres 01 menyerang atau bukan kan itu dulu," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, sebelum debat telah terdapat kesepakatan bahwa bila terjadu dugaab pelanggaran dapat dilaporkan pada Bawaslu. Hal ini dikarenakan debat masuk sebagai salah satu metode kampanye.

"Kemarin ada kesepakatan bersama bahwa apabila ada hal-hal yang dirasakan itu merupakah dugaan pelanggaran selama di debat capres kedua, itu dipersilahkan melaporkan secara resmi ke pada Bawaslu," kata Wahyu.

"Ya karenakan begini, debat capres cawapres itukan salah satu metode kampanye. Sehingga kalau ada dugaan pelanggaran pelaporannya kepada Bawaslu," sambungnya.

 

Soal Keadilan

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menepis adanya kecurangan oleh Jokowi.

Pernyataan soal Jokowi curang disampaikan oleh Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso usai debat kedua di The Sultan Hotel, Jakarta, Minggu (17/2).

Ia menyoroti pernyataan Jokowi yang mengungkit lahan besar Prabowo di Kalimatan Timur dan Aceh Tenah saat berbicara mengenai redistrubisi lahan ke masyarakat.

"Ya Pak Jokowi curang nyerang pribadi, nyerang perorangan. Di aturan itu kan tidak boleh menyerang perorangan," kata Djoko Santoso.

Dia membela soal lahan hak guna usaha (HGU) Prabowo itu. Menurut Djoko, semua rakyat Indonesia , termasuk Prabowo, berhak mendapatkan HGU untuk usahanya.

"Setiap orang ada berhak mencari hak guna usaha dalam jangka berapa tahun harus dikembalikan ke negara. Lah iya semua kan bisa kok. Mau minta izin pemerintah bisa," ucap politikus Gerindra itu.

Pernyataan Djoko Santoso ditepis Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding. Ia menegaskan Jokowi tak melakukan kecurangan dengan menyerang pribadi Prabowo.

"Kalau dibilang curang soal pernyataan kepemilikan lahan Pak Prabowo dan kemudian diakui juga oleh Pak Prabowo, itu tidak bisa dikategorikan menyerang pribadi. Menyerang pribadi itu kalau misalnya terkait dengan rumah tangga, istri, anak, itu pribadi," kata Karding, Senin (18/2/2019).

Menurut dia, jumlah kekayaan calon pemimpin masuk dalam kategori yang harus diketahui publik. Karding juga menyebut Jokowi mengungkit soal HGU lahan Prabowo sebagai tanggapan atas pertanyaan eks Danjen Kopassus tersebut mengenai penguasaan korporasi terhadap lahan negara.

"Pak Jokowi merespons pertanyaan Pak Prabowo soal penguasaan korporasi-korporasi terhadap lahan dan sebagainya. Pak Jokowi mengatakan Pak Prabowo memiliki lahan sebesar itu terkait soal keadilan, dan bicara soal konsesi redistribusi lahan, bagaimana kita melakukan redistribusi lahan ke masyarakat kalau masih banyak orang atau perusahaan yang menguasai begitu besar lahan," urai politikus PKB itu.

"Ini menyangkut keadilan. Selama ini kan Pak Prabowo sering bicara soal keadilan dan sebagainya tetapi faktanya beliau sendiri memiliki lahan yang luar biasa. Kalau itu dibagi ke rakyat itu akan lebih baik. Artinya jangan menguasai sebesar itu," sambung Karding.

Anggota Komisi III DPR Ini mengatakan, publik juga perlu mengetahui sumber lahan Prabowo yang cukup besar itu. Karding menilai rakyat juga perlu tahu bagaimana bisa Prabowo memiliki HGU sebesar 220 ribu hektar di Kalitm dan 120 ribu hektar di Aceh Tengah.

"Saya kira publik berhak menanyakan, Pak Prabowo memiliki lahan sebesar itu sumbernya dari mana, kapan, dan cara memperolehnya bagaimana, penting publik untuk tahu. Supaya kita semua clear bahwa harta kekayaannya yang kita punya ini tahu sumber, tahu asal, dan sebagainya," tuturnya.

Karding meminta semua pihak melihat substansi dari pernyataan Jokowi mengenai isu lahan ini. Ia berharap apa yang disampaikan capres nomor urut 01 itu tidak dipelintir sedemikian rupa.

"Substansi dari seluruh penyampaian Pak Jokowi adalah redistrubisi lahan yang terkait dengan keadilan. Itu poinnya," tegas Karding. (det/mer/rmo/tit)




Berita Terkait