Berita Metro

Sabtu, 21 Januari 2018  18:24

Trump Bikin Iklan Kampanye Serang Partai Demokrat

Trump Bikin Iklan Kampanye Serang Partai Demokrat
Situasi di Capitol Hill usai pemerintah AS tutup pada 20 Januari.

Pemerintah Federal AS Tutup!

Washington DC (BM) - Hubungan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Partai Demokrat makin panas setelah pemerintah AS tutup. Ini gara-gara iklan Trump yang menyebut Partai Demokrat terlibat dalam pembunuhan yang dilakukan imigran ilegal.

Iklan kampanye Trump berjudul 'Complicit' itu dirilis bertepatan dengan setahun pemerintahannya. Iklan itu memperlihatkan imigran ilegal bernama Luis Bracamontes yang didakwa membunuh dua orang polisi pada 2014.

"Partai Demokrat yang menghalangi langkah kami akan terlibat dalam setiap pembunuhan yang dilakukan oleh imigran ilegal" demikian bunyi iklan tersebut seperti dilansir Reuters, Minggu (21/1/2018).

Iklan ini dirilis setelah pemerintah AS tutup karena tidak ada kesepakatan anggaran dengan Senat. Trump menyalahkan senator dari Partai Demokrat yang tetap menuntut agar rencana anggaran yang diajukan pemerintah Trump juga mencakup anggaran untuk melindungi 700 ribu imigran ilegal yang terancam dideportasi di bawah pemerintahannya.

Iklan ini bisa membuat marah Partai Demokrat dan membuat hubungan makin tegang. Padahal, saat ini senator dari Partai Demokrat dan Republik masih terus bekerja untuk kembali membuka pemerintahan AS.

Keterangan tertulis yang menyertai iklan tersebut menyalahkan Ketua Minoritas Senat AS, Chuck Schumer yang berasal dari Partai Demokrat. Schumer dianggap menyandera warga AS yang sah demi imigran ilegal.

Jubir Schumer menganggap iklan ini adalah pengalihan isu dari penutupan pemerintah AS. Daripada membuat iklan kampanye, Trump disarankan bernegosiasi untuk kembali membuka pemerintahan.

 

Komentar Pertama

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan komentar pertamanya usai pemerintah AS tutup atau mengalami 'shutdown' karena kesepakatan anggaran gagal dicapai Senat AS.

"Demokrat jauh lebih peduli dengan Imigran Ilegal daripada dengan Militer kita yang hebat atau Keselamatan pada Perbatasan Selatan kita yang berbahaya," sebut Trump via akun Twitter pribadinya, @realDonaldTrump, seperti dilansir AFP, Sabtu (20/1/2018).

"Mereka bisa dengan mudah mencapai kesepakatan tapi malah memutuskan untuk memainkan politik Shutdown. #WeNeedMoreRepublicansIn18 agar bisa bertahan melewati kekacauan," imbuh Trump, merujuk pada pemilu parlemen tahun ini.

Komentar Trump ini merujuk pada kegigihan para Senator Demokrat untuk tetap menuntut agar rencana anggaran yang diajukan pemerintah Trump juga mencakup anggaran untuk melindungi 700 ribu imigran ilegal yang terancam dideportasi di bawah pemerintahannya.

Kalangan Republikan menolak mentah-mentah tuntutan itu. Dalam voting pada Jumat (19/1) malam, Republikan gagal mencapai target mayoritas 60 suara untuk meloloskan rencana anggaran. Gagalnya voting dan tidak adanya kesepakatan yang dicapai hingga batas waktu berakhir pada Jumat (19/1) tengah malam, maka pemerintah AS berhenti beroperasi atau tutup sejak Sabtu (20/1) dini hari waktu setempat.

"Ini merupakan satu tahun perayaan kepresidenan saya dan Demokrat ingin memberikan saya hadiah yang bagus. #DemocratShutdown," tegas Trump. Diketahui bahwa pemerintah AS tutup pada 20 Januari 2018, selang setahun usai Trump dilantik.

"Untuk yang bertanya, Republikan hanya memiliki 51 suara di Senat dan mereka butuh 60 suara. Itulah mengapa kita perlu memenangkan lebih banyak Republikan dalam pemilu 2018! Maka kita akan bisa lebih tegas pada Kejahatan (dan Perbatasan) dan bahkan lebih baik untuk Militer & Veteran kita. #AMERICA FIRST," tulis Trump.

Dalam pernyataan terpisah, Partai Demokrat melalui Ketua Minoritas Senat AS, Chuck Schumer, balik menyalahkan Trump. "Ini akan disebut sebagai 'Trump Shutdown' karena tidak ada siapa pun, siapa pun yang pantas disalahkan atas posisi yang kita dapati sekarang selain Presiden Trump," tegas Schumer dalam pernyataannya yang disampaikan di lantai Senat, Capitol Hill.

"Pak Presiden, Presiden Trump, jika Anda mendengarkan, saya mendorong Anda, tolong pilih iya sebagai jawaban, hal yang terjadi hari ini, cara Anda berpaling dari kesepakatan bipartisan, nyaris seolah-seolah Anda mendukung shutdown," tuding Senator Demokrat yang mewakili New York ini.

"Sekarang kita menghadapinya (penutupan pemerintah AS) dan seluruh kesalahan ada di pundak Presiden Trump," ucapnya.

Para imigran ilegal yang terancam dideportasi itu merupakan imigran yang masuk secara ilegal ke AS sebagai anak-anak bersama orang tua mereka. Kebanyakan datang dari Meksiko dan Amerika Tengah. Di bawah program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) pada era Presiden Barack Obama, para imigran ilegal ini mendapat status legal sementara di AS. Namun program DACA dihentikan pemerintahan Trump sejak September 2017.

 

Negosiasi Buntu

Setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) tutup karena tidak ada kesepakatan soal anggaran, senat terus melakukan negosiasi. Namun, negosiasi itu masih buntu.

Partai Demokrat berkukuh pada permintaan mereka yaitu agar rencana anggaran juga mencakup anggaran untuk program perlindungan 700 ribu imigran ilegal yang terancam dideportasi di bawah pemerintahan Trump. Di sisi lain, Partai Republik mengatakan mereka tidak akan bernegosiasi soal masalah imigrasi hingga Partai Demokrat memberikan hak suara yang dibutuhkan agar pemerintahan kembali dibuka.

"Presiden tidak akan bernegosiasi soal reformasi imigrasi hingga Partai Demokrat berhenti main-main dan membuka pemerintahan," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders seperti dilansir Reuters, Minggu (21/1/2018).

Ketua Minoritas Senat AS Chuck Schumer dari Partai Demokrat menyebut Trump sebagai mitra negosiasi yang tidak dapat dipercaya. Schumer mengungkap bahwa negosiasi sebenarnya sempat beberapa kali hampir mencapai kata setuju namun Trump kembali mundur.

"Bernegosiasi dengan Trump itu seperti bernegosiasi dengan Jell-O," katanya.

Schumer sempat bertemu dengan Trump selama 90 menit pada Jumat (19/1). "Mustahil untuk bernegosiasi dengan pihak yang selalu pindah-pindah," tambahnya.

Negosiasi dilakukan saat rapat akhir pekan yang sebenarnya jarang dilakukan senat. Hingga Sabtu (20/1) malam waktu setempat, Partai Demokrat dan Republik tidak mencapai kesepakatan dan pembahasan akan dilanjutkan di hari Minggu.

Senat akan voting pada Senin (22/1) terkait anggaran ini, kecuali bila Demokrat mencapai kata sepakat lebih cepat.

Selama pemerintahan AS ditutup, para pegawai pemerintahan diminta untuk tinggal di rumah atau bekerja tanpa dibayar hingga pendanaan disetujui. Beberapa lokasi wisata, salah satunya Patung Liberty, untuk sementara tutup.

 

Pemerintah AS 'Shutdown'

Untuk pertama kali sejak tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat (AS) tutup atau 'shutdown'. Situasi ini merupakan yang pertama di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang menjabat sejak 20 Januari 2017.

Dilaporkan CNN, Sabtu (20/1/2018), bahwa ini merupakan pertama kalinya pemerintahan AS tutup saat Kongres dan Gedung Putih dikuasai oleh partai yang sama. Diketahui bahwa DPR AS atau House of Representatives (HOR) dan Senat AS sama-sama dikuasai politikus Republik.

Presiden AS saat ini, Trump, juga dinaungi oleh Partai Republik. Lantas mengapa pemerintah AS bisa tutup?

Diketahui bahwa rencana anggaran pengganti atau 'stopgap spending-bill' gagal diloloskan oleh Senat AS dalam voting pada Jumat (19/1) malam waktu AS. Rencana anggaran ini sebelumnya diloloskan oleh HOR pada Kamis (18/1) malam waktu AS.

Dengan tidak diloloskannya rencana anggaran, maka pemerintah AS tidak memiliki dana untuk menjalankan operasionalnya. Situasi ini yang membuat pemerintah AS tutup, atau yang biasa disebut sebagai 'government shutdown'.

Apa itu government shutdown?

Seperti dikutip dari TIME, situasi 'government shutdown' terjadi saat Kongres tidak meloloskan rencana anggaran federal untuk tahun fiskal mendatang yang diajukan Presiden AS. Rencana anggaran itu untuk membiayai pemerintahan dan operasional departemen federal AS.

Dalam situasi ini, departemen-departemen tidak esensial akan tutup sementara hingga rencana anggaran disepakati oleh Kongres AS. Jangka waktu penutupan pemerintah AS tidak bisa diperkirakan, karena tergantung lobi parlemen.

Hingga kini, para Senator AS masih terus berunding di Capitol Hill, Washington DC. Berbagai lobi dan upaya dilakukan agar kesepakatan bisa dicapai dalam pembahasan rencana anggaran. Kemungkinan besar, rencana anggaran yang baru akan diajukan dan dibahas untuk nantinya di-voting lagi.

Apa yang terjadi saat pemerintah AS tutup?

Ketika pemerintah AS tutup, bukan berarti seluruh operasional federal itu terhenti. Departemen yang berhenti beroperasi hanyalah departemen yang dikategorikan sebagai non-esensial. Apa itu?

Departemen non-esensial merupakan departemen yang tidak tidak terkait dengan keselamatan publik dan keamanan nasional. Mereka yang bekerja pada departemen non-esensial antara lain para pekerja di taman nasional, museum atau monumen bersejarah AS, juga petugas layanan paspor dan visa serta layanan pada situs-situs pemerintahan. Tempat-tempat itu kemungkinan akan tutup selama shutdown berlangsung.

Selama pemerintah AS tutup, mereka akan 'dipaksa' cuti atau tetap tinggal di rumah dan tidak mendapat gaji. Kemungkinan besar mereka akan mendapat bayaran yang berlaku surut saat pemerintah AS kembali beroperasi.

Lawan dari departemen non-esensial adalah departemen esensial, atau departemen yang dibutuhkan dan penting bagi keselamatan publik dan keamanan nasional. Kebanyakan pekerja pada departemen esensial akan tetap bekerja selama pemerintah AS tutup, namun mereka tidak akan dibayar.

Yang tergolong departemen esensial adalah militer, lembaga penegak hukum dan otoritas pengontrol lalu lintas udara (ATC). Mereka akan tetap bertugas. Demikian halnya para pegawai Gedung Putih, Kongres AS, Departemen Luar Negeri dan Pentagon atau Departemen Pertahanan.

"Militer akan tetap bekerja, mereka tidak akan mendapat bayaran. Perbatasan masih akan diawasi, mereka (penjaga perbatasan) tidak akan mendapat bayaran. Pemadam masih akan memadamkan api di wilayah Barat, mereka tidak akan dibayar," sebut Direktur Kantor Pengelolaan dan Anggaran Gedung Putih, Mick Mulvaney, kepada wartawan pada Jumat (19/1) waktu setempat.

Terakhir kali, pemerintah AS tutup tahun 2013 saat era Presiden Barack Obama. Saat itu, pemerintah federal AS tidak beroperasi selama 16 hari. Ada 850 ribu pekerja pemerintah yang terpaksa cuti selama pemerintah AS tutup tahun 2013 lalu. (det/cnn/kom/tit)




Berita Terkait