Berita Metro

Senin, 08 Januari 2018  18:25

Presiden Iran: Demo Besar-besaran Tak Hanya Bermotif Ekonomi

Presiden Iran: Demo Besar-besaran Tak Hanya Bermotif Ekonomi
Hassan Rouhani

Teheran (BM) - Presiden Iran, Hassan Rouhani menyebut unjuk rasa besar-besaran di negaranya tidak hanya bermotif ekonomi. Target sebenarnya, menurut Rouhani, adalah kalangan konservatif Iran yang menentang kebebasan individu di dalam negeri.

"Akan menjadi salah paham dan juga menjadi penghinaan kepada rakyat Iran untuk mengatakan mereka hanya memiliki tuntutan ekonomi," ucap Rouhani seperti dikutip kantor berita Tasnim dan dilansir Reuters, Senin (8/1/2018).

"Rakyat memiliki tuntutan ekonomi, politik dan sosial," imbuh Rouhani yang mengalahkan kalangan garis keras anti-Barat dalam pemilu tahun lalu.

Dalam kampanyenya saat pemilu lalu, Rouhani menjanjikan lapangan pekerjaan untuk kalangan muda Iran melalui lebih banyak investasi asing. Dia juga menjanjikan ditegakkannya toleransi politik serta kebebasan individu dan keadilan sosial untuk seluruh warga Iran.

Kembali menegaskan janji kampanyenya, Rouhani menyatakan rakyat Iran seharusnya bebas mengkritik semua pejabat Iran tanpa pengecualian.

Para demonstran Iran awalnya mengarahkan kemarahan mereka pada harga berbagai kebutuhan pokok yang terlampau tinggi dan dugaan korupsi oleh pemerintah. Namun kemudian tuntutan protes bergeser ke dimensi politik, yang tergolong langka di Iran. Sejumlah demonstran Iran mulai menyerukan agar Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mundur dari posisinya.

Sebagai Pemimpin Tertinggi Iran, Khamenei merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata Iran, yang disebut sebagai Garda Revolusioner Iran, dan berwenang menunjuk kepala peradilan Iran. Para menteri penting Iran juga dipilih berdasarkan persetujuannya. Tidak hanya itu, Khamenei juga memiliki wewenang atas penentuan kebijakan luar negeri Iran. Jika dibandingkan, Presiden Iran memiliki wewenang lebih kecil darinya.

"Tidak ada pihak yang tidak bersalah dan rakyat diizinkan untuk mengkritik siapa saja," tegas Rouhani.

Rouhani juga menolak seruan dari ulama garis keras Iran yang meminta pemerintah memblokir secara permanen akses ke media sosial dan aplikasi pesan singkat. Pemblokiran sementara sempat dilakukan saat unjuk rasa besar-besaran melanda Iran sejak Desember 2017 lalu, karena media sosial dianggap menjadi sarana penggerakan massa.

"Akses rakyat kepada media sosial tidak seharusnya dibatasi secara permanen. Kita tidak bisa acuh tak acuh terhadap kehidupan dan bisnis orang lain," ucap Rouhani.

Pada Minggu (7/1) waktu setempat, Garda Revolusioner Iran menyatakan pasukan keamanan telah mengakhiri unjuk rasa yang melanda Iran selama sepekan terakhir. Unjuk rasa yang menyebar ke lebih dari 80 kota itu, berujung kematian 22 orang dan penahanan lebih dari 1.000 orang.

 

 

Ahmadinejad  Ditangkap

Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad ditangkap seiring meningkatnya kerusuhan di Iran. Menurut surat kabar Al-Quds Al-Arabi, mantan pemimpin kontroversial itu ditangkap di kota Busehehr pada 28 Desember lalu.

Penangkapan itu dilakukan pihak otoritas lantaran Ahmadinejad dianggap menghasut para demonstran untuk melawan pemerintah.

"Beberapa pemimpin saat ini hidup tanpa mau ada masalah dan mengerti keprihatinan masyarakat. Mereka tidak tahu apa-apa tentang realitas masyarakat," kata Ahmadinejad dikutip dari laman metro.co.uk, Senin (8/1).

"Iran tengah mengalami 'kesalahan manajemen' saat ini. Pemerintahan Presiden Hassan Rouhani menganggap bahwa mereka menguasai tanah dan juga masyarakatnya, sementara masyarakat tidak tahu apa-apa," tambahnya.

Pihak berwenang berencana menempatkan Ahmadinejad di bawah tahanan rumah dan mempertimbangkan apakah dia telah melakukan kejahatan.

Sebagaimana diketahui, kerusuhan yang meluas di Iran sudah terjadi sejak dua minggu terakhir. Rakyat turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi yang menentang pemerintah setelah harga pangan meroket.

Lebih dari 21 orang terbunuh. Ratusan orang lainnya ditangkap selama masa demonstrasi. Pihak keamanan pun dituduh menjadi dalang tewasnya para demonstran. Sementara pemerintah menuduh pihak asing campur tangan atas kematian para pengunjuk rasa itu. [did]

 

Kekerasan Baru

Direktur Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo membantah tuduhan bahwa agennya terlibat dalam gelombang demo rusuh anti-pemerintah Iran. Dia bahkan memprediksi akan ada kekerasan baru di negara itu.

Pompeo yang ditunjuk Presiden Donald Trump untuk memimpin badan intelijen AS setahun lalu itu mengatakan kepada Fox News Sunday bahwa kondisi ekonomi Iran yang tidak baik sebagai penyebab.

”Itulah yang menyebabkan orang-orang turun ke jalan,” katanya. Dia menyalahkan apa yang dia sebut sebagai rezim ”terbelakang” di Teheran karena telah memalingkan telinga terhadap suara rakyat.

Ditanya tentang klaim oleh Jaksa Agung Iran, Mohammad Javad Montazeri, bahwa seorang pejabat CIA telah berkoordinasi dengan rival regional Iran untuk bekerja dengan kelompok-kelompok Iran yang diasingkan untuk menimbulkan perbedaan pendapat di Iran, Pompeo menjawab dengan sederhana; “Itu salah”.

”Inilah orang-orang Iran, yang dimulai oleh mereka, diciptakan oleh mereka, dilanjutkan oleh mereka, menuntut kondisi kehidupan yang lebih baik dan istirahatnya rezim teokratis,” ujar Pompeo, yang dilansir Senin (8/1/2018).

Presiden Trump sendiri berulang kali men-tweet dukungannya untuk pemrotes Iran sambil mencela rezim Teheran. Presiden AS itu juga berencana mengembalikan penjatuhan sanksi AS terhadap Iran yang telah dicabut sesuai kesepakatan nuklir 2015.

Pemerintah Teheran curiga kerusuhan di Iran sebagai alasan untuk mengusik kesepakatan nuklir tersebut.

 

Hancurkan Kesepakatan Nuklir

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia menyatakan, Amerika Serikat (AS) mencoba memanfaatkan situasi dalam negeri Iran untuk menghancurkan kesepakatan nuklir yang dicapai Iran dengan lima kekuatan dunia.

Nebenzia menuturkan, salah satu caranya adalah dengan membawa masalah dalam negeri Iran ke Dewan Keamanan (DK) PBB. Dia menegaskan, bahwa apa yang terjadi di Iran bukanlah masalah internasional, dan hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat Iran sendiri.

"AS menyalahgunakan platform Dewan Keamanan. Biarkan Iran mengatasi masalahnya sendiri," kata Nebenzia dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Jazeera pada Minggu (7/1).

"Alasan sebenarnya untuk mengadakan pertemuan di DK PBB bukanlah melindungi hak asasi manusia atau mempromosikan kepentingan rakyat Iran, melainkan sebuah usaha terselubung untuk terus melemahkan perjanjian nuklir Iran," sambungnya.

Seperti diketahui, Duta Bear AS untuk PBB, Nikki Haley, mengajukan pertemuan darurat untuk membahas aksi demonstrasi anti pemerintah Iran. Pertemuan darurat itu dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan internasional kepada para demonstran.

Namun, ide AS tersebut mendapat tentangan, dan cibiran dari banyak negara. Tentangan itu bukan hanya datang dari Rusia, atau China, tapi juga juga di antara sekutu dekat seperti Prancis dan Swedia.

Sama halnya dengan Rusia, banyak dari negara itu tampaknya takut bahwa kritik yang blak-blakan oleh AS hanyalah dalih untuk merongrong kesepakatan nuklir Iran, dimana Presiden Donald Trump telah lama ingin mencabutnya.




Berita Terkait