Berita Metro

Sabtu, 10 Desember 2017  17:52

Palestina: AS Tidak Bisa Menjadi Penengah Konflik

Palestina: AS Tidak Bisa Menjadi Penengah Konflik
Gas air mata ditembaklkan ke tengah-tengah pengunjuk rasa di Tepi Barat.

JAKARTA (BM) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak bertemu Wakil Presiden AS Mike Pence saat orang nomor dua di AS itu berkunjung ke Timur Tengah akhir bulan ini. Alasannya terkait keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Keputusan tersebut diumumkan menteri luar negeri Palestina, Sabtu (9/12). Keputusan Trump membuat kondisi saat ini memanas antara Israel dan Palestina.

Seorang pejabat senior Palestina mengatakan bahwa anggotanya tidak akan menerima Pence di wilayah Palestina dan meminta para pemimpin Arab untuk tidak bertemu dengan wakil presiden tersebut, seperti dilansir dari The Hill.

Selain Presiden Palestina, Gereja Koptik Mesir juga menolak permintaan rapat dengan Pence karena keputusan Trump. Kepala Gereja Koptik Mesir Paus Tawadros II membatalkan pertemuan dengan Wakil Presiden AS Mike Pence di Kairo akhir bulan ini. Keputusan itu memprotes pengakuan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sehari sebelumnya, ulama Muslim Mesir yang juga kepala al-Azhar, Ahmed al-Tayeb menolak bertemu dengan Pence.

"Keputusan Presiden AS Donald Trump tidak memperhitungkan perasaan jutaan orang Arab," kata juru bicara gereja tersebut dalam sebuah pernyataan online seperti dilansir dari Al Araby, Minggu (10/12).

"Gereja Ortodoks Koptik Mesir menolak menerima Wakil Presiden Amerika Mike Pence", kata dia.

Pihaknya akan berdoa agar ada kebijaksanaan untuk menangani semua masalah yang mempengaruhi perdamaian bagi rakyat Timur Tengah.

Gereja Ortodoks Mesir mengecam pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Langkah ini bertentangan dengan semua kesepakatan internasional di Yerusalem, dan akan muncul risiko yang bisa berdampak negatif terhadap stabilitas Timur Tengah dan seluruh dunia," kata gereja tersebut memperingatkan.

Orang-orang Kristen Koptik Mesir berjumlah sekitar 10 persen dari 93 juta orang di negara itu, dan merupakan agama minoritas terbesar di wilayah ini.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Maliki menyatakan Amerika Serikat (AS) sudah tidak bisa lagi bergabung dengan kuartet perdamaian Timur Tengah, karena sudah menjadi bagian dalam konflik Palestina-Israel.

Berbicara dalam pertemuan Liga Arab di Kairo, Maliki menuturkan AS secara tidak langsung telah menarik diri dari kuartet perdamaian Timur Tengah dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel.

"AS telah mengecualikan dirinya sendiri (dari proses perdamaian), mereka tidak dapat lagi menengahi di proses perdamaian Timur Tengah. Mereka telah menjadi pihak dalam konflik tersebut, yang mengesampingkan kemungkinan partisipasi dalam proses perdamaian," kata Maliki, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (10/12).

Dalam pernyataanya, Maliki juga menyatakan perlunya untuk membauat sebuah kelompok, atau menunjuk pihak baru yang akan menjadi penengah proses perdamaian Israel-Palestiina.

Kuartet Timur Tengah sendiri adalah sebuah kelompok yang menengahi proses perdamaian Israel-Palestina, yang terdri dari AS, Rusia, Uni Eropa (UE), dan juga PBB.

Sementara itu, sebelumnya Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengklaim bahwa hanya AS, dan bukan 14 negara lain di Dewan Keamanan (DK) PBB, yang memiliki kredibilitas dalam hal menengahi konflik Israel-Palestina.

Berbicara dalam sesi khusus mengenai Yerusalem di DK PBB, Haley lalu menyatakan PBB tidak melakukan apapun untuk membantu menyelesaikan masalah Israel-Palestina. Justru menurutnya PBB terus menerus merusakan prospek damai antara Israel-Palestina.

 

AS: Kami Paling Kredibel

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, mengklaim bahwa hanya AS, dan bukan 14 negara lain yang dii Dewan Keamanan (DK) PBB, yang memiliki kredibilitas dalam hal menengahi konflik Israel-Palestina.

Berbicara dalam sesi khusus mengenai Yerusalem di DK PBB, Haley menyatakan PBB tidak melakukan apapun untuk membantu menyelesaikan masalah Israel-Palestina. Justru menurutnya PBB terus menerus merusak prospek damai antara Israel-Palestina.

"PBB telah berbuat lebih banyak untuk merusak prospek perdamaian Timur Tengah daripada memajukan mereka. Kami tidak akan menjadi pihak untuk itu. AS tidak lagi berdiri saat Israel diserang secara tidak adil di PBB, tidak akan diajari oleh negara-negara yang tidak memiliki kredibilitas dalam hal memperlakukan orang Israel dan Palestina secara adil," ucap Haley, seperti dilansir Russia Today pada Minggu (10/12).

Dia kemudian memberikan contoh sejumlah kesepakatan damai yang berhasil dicapai saat AS menjadi penengahnya. Dia menyebut kesepakatan damai antara Mesir-Israel, dan Yordania-Israel, sukses dicapai atas campur tangan AS, dengan bukti kesepakatan itu ditekan di Gedung Putih.

"Bukan suatu kebetulan bahwa kesepakatan damai bersejarah antara Mesir dan Israel, dan antara Yordania dan Israel, keduanya ditandatangani di halaman rumput Gedung Putih. Jika dan ketika ada kesepakatan damai bersejarah antara Israel dan Palestina, ada kemungkinan bagus, bahwa hal itu juga akan ditandatangani di halaman Gedung Putih," ungkapnya.

"Mengapa demikian? Itu karena AS memiliki kredibilitas dengan kedua belah pihak. Israel tidak akan pernah, dan tidak boleh, diintimidasi oleh PBB, atau oleh kumpulan negara-negara yang telah membuktikan bahwa mereka mengabaikan keamanan Israel," tambah Haley.

 

Sikap Jokowi

Presiden Joko Widodo mengecam keputusan Donald Trump yang mengakui Yerusalem adalah ibu kota Israel. Selain mengancam menggagalkan rencana perdamaian antara Israel dan Palestina, Trump malah berencana akan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.

Dengan tegas, Jokowi mengatakan, Indonesia mendukung Palestina. Bahkan sikap tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Sempat terkendala kala menghubungi Mahmoud Abbas, akhirnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini berhasil menyampaikan empat poin sikap Indonesia.

"Alhamdulillah malam hari sudah berbicara dengan Presiden Mahmoud Abbas dan saya sampaikan kembali posisi Indonesia mengenai pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota," katanya di Yogyakarta, Sabtu (9/12).

Saat menelepon, Jokowi menuturkan, Indonesia mengecam keras keputusan Amerika Serikat terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selain itu, dia mengungkapkan, keputusan Amerika Serikat tersebut bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Palestina.

"Kedua saya sampaikan Indonesia mengajak semua negara untuk bersatu memberikan dukungan kepada Palestina. Ketiga saya sampaikan kepada Presiden Mahmoud Abbas kita akan mengajak negara lain untuk tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem," jelasnya.

Pada Mahmoud Abbas, mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, pemerintah Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina. "Yang terakhir Indonesia akan selalu bersama dengan perjuangan rakyat Palestina," tandasnya.

Mengenai reaksi Presiden Mahmoud Abbas, lanjut Jokowi, dia sangat menghargai konsistensi negara Indonesia. Sebab, sudah sejak Presiden Soekarno, Indonesia konsisten mendukung perjuangan Palestina.

"Reaksi Presiden Mahmoud Abbas sangat menghargai apa yang dilakukan negara kita. (Negara kita) Konsisten (mendukung Palestina) sejak Presiden pertama Bung Karno sampai sekarang," ujarnya.

Sikap konkret mendukung Palestina bahkan membuat Jokowi jengkel kepada Trump. Di acara Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), dia mengaku masih dongkol akibat kebijakan tersebut.

"Sampai sekarang ini masih dongkol dan jengkel," ujarnya.

Suami Iriana ini juga mengaku heran dengan keputusan yang dikeluarkan Trump di tengah situasi keamanan dunia belum stabil akibat uji coba rudal balistik Korea Utara. Padahal, di sejumlah forum-forum internasional semua kepala negara mencari solusi dari uji coba rudal balistik itu.

"Kita ini kan sedang berbicara dalam forum-forum internasional mengantisipasi sikap Korea Utara. Eh ternyata dikejutkan oleh sikap yang satunya lagi, pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini sungguh sangat mengejutkan, menjengkelkan, mendongkolkan," jelasnya.

Sikap tegas Jokowi ini juga mendapatkan dukungan dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Saya kira pemerintah sudah tepat. Kita menyesal dengan keputusan itu," kata Prabowo di kediamannya di Bukit Hambalang, Bojong Koneng, Kabupaten Bogor, Sabtu (9/12).

Menurut Prabowo, kebijakan Trump tersebut tidak bisa menyelesaikan upaya perdamaian antara Israel dengan Palestina. Hal itu akan menambah pelik konflik kedua negara itu.

Di samping itu, kebijakan tersebut menyakiti perasaan umat Islam seluruh dunia. "Saya mendukung sikap pemerintah Indonesia, apa yang dirumuskan Presiden Jokowi. Saya rasa kita semua prihatin," ucapnya. (mer/det/tit)




Berita Terkait