Berita Metro

Senin, 04 September 2017  19:12

Dunia Sorot Pertemuan Menlu RI - Suu Kyi

Dunia Sorot Pertemuan Menlu RI - Suu Kyi
‘Sahabat Muslim Rohingya’ menggelar unjuk rasa di depan Kedubes Myanmar, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Jakarta (BM) - Menteri luar negeri RI Retno LP Marsudi telah bertemu dengan pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi. Tak pelak, sepak terjang Indonesia dalam rangka mengakhiri konflik Rohingya itu menjadi sorotan dunia. Media asing ramai memberitakan kunjungan sebagai respons atas krisis kemanusiaan yang tengah terjadi di negara bagian Rakhine.

Tak hanya dari Asia, beberapa media belahan dunia lain juga memberitakan lawatan Retno tersebut.

Dari Channel News Asia, media Singapura itu menuliskan artikel berjudul "Indonesian foreign minister Retno Marsudi to meet Aung San Suu Kyi in Myanmar". "Menlu Retno Marsudi ke Myanmar untuk bertemu dengan State Counselor and Foreign Minister Aung San Suu Kyi pada hari Senin," tulis media itu pada Senin (4/9/2017).

Media dari Singapura lainnya, The Straits Times, mengangkatnya dengan "Indonesia minister to urge Myanmar to end Rohingya plight".

Sementara Bangkok Post, mengulas upaya Menlu Retno Marsudi atas nama pemerintah RI melalui "Indonesia sends foreign minister to Myanmar".

Dari Inggris, Reuters, sebuah artikel diberi tajuk "Indonesian envoy to urge Myanmar to halt violence against Rohingya Muslims".

"Presiden Indonesia Joko Widodo mengirim menteri luar negerinya ke Myanmar untuk mendesak pemerintah Naypyidaw untuk menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya," tulis media tersebut pada Minggu 3 September, setelah sebuah bom molotov dilemparkan ke Kedutaan Myanmar di Jakarta.

Media Australia, ABC.net.au, melalui artikel "Indonesia Foreign Minister Meet Suu Kyi" menjabarkan bahwa Menlu dari Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, telah terbang ke Myanmar untuk membahas krisis di negara bagian Rakhine dengan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi.

Judul "Indonesian minister flies to Myanmar to raise Rohingya plight with Suu Kyi", dipilih media Jepang, Japan Times. Dalam tulisannya, Menlu Retno juga disebutkan akan bertolak ke Bangladesh untuk memantau bantuan Indonesia untuk Myanmar.

Sementara itu, media Timur Tengah, Al Jazeera, memuatnya dengan "Indonesia FM to urge Myanmar to halt Rohingya violence". Lalu Turki dengan, "Indonesian FM raises Rohingya issue with Myanmar" dan Amerika Serikat dari Washington Post melalui "Asia & Pacific Indonesian minister to raise Rohingya plight with Suu Kyi".

Salah satu media terbesar di Myanmar, The Irrawaddy News Magazine, turut mengangkat isu tersebut melalui "Indonesian Envoy to Urge Myanmar to Halt Violence in Rakhine".

Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi terbang ke Myanmar untuk menemui sejumlah petinggi pemerintah setempat guna membahas isu pengungsi Rohingya.

"Menlu RI telah mendarat di Yangon hampir tengah malam pada Minggu 3 Agustus 2017. Dubes RI untuk Yangon, Ito Sumardi, beserta dua pejabat tinggi Myanmar, yaitu Deputi Direktur Jenderal Protokol, U Zaw Thomas O; serta Dirjen Strategic Study Kemlu Myanmar, Daw Khay Thi menjemput Menlu Retno," demikian informasi yang disampaikan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Pada Senin pukul 07.00, Menlu melanjutkan perjalanan ke ibu kota Myanmar, Naypyidaw, untuk melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Daw Aung San Suu Kyi. Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan dengan beberapa menteri lain.

Ia juga akan bertemu dengan Commander in Chief of Defense Services, Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Nasional Security Advisor, U Thaung Tun.

"Pertemuan akan dilakukan seharian... Sore hari, Menlu RI akan kembali ke Yangon," imbuh pihak Kemlu.

"Pada 5 September pagi, Menlu akan menuju ke Dhaka Bangladesh untuk melakukan pertemuan dengan Menlu Bangladesh guna membahas isu pengungsi."

 

Pembahasan

Ada empat hal yang dibahas dalam pertemuan terkait krisis kemanusiaan yang dialami warga Rohingya di Rakhine. Empat hal yang disampaikan oleh Retno kepada Aung San Suu Kyi yakni mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan serta perlindungan kepada semua orang di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama.

Selain bertemu Suu Kyi, Retno juga bertemu dengan 3 menteri Myanmar yakni menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor dan menteri muda urusan luar negeri.

"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut," kata Retno.

"Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC," imbuhnya.

Selanjutnya, Retno juga mengatakan pentingnya untuk membuka akses bantuan keamanan bagi warga Rohingya di Rakhine.

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," ujar Retno dalam siaran pers yang diterima detikcom, Senin (4/9/2017).

Dalam pertemuan dengan Suu Kyi, Retno juga menekankan agar pemerintah Myanmar segera menerapkan rekomendasi dari laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan.

Pembahasan soal bantuan terhadap warga Rohingya juga disampaikan oleh Retno. Ia mengatakan Indonesia telah meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi itu terdiri dari 11 organisasi yang fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bantuan.

"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," kata Retno.

 

Hentikan Kekerasan

Menlu Retno Marsudi juga bertemu dengan Panglima militer Myanmar Jenderal U Min Aung Hlaing untuk membahas krisis etnis Rohingya di Rakhine State. Retno meminta kekerasan di Myanmar dihentikan.

"Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," kata Retno saat bertemu dengan Jenderal Hlaing sebagaimana disampaikan Kemlu, Senin (4/9/2017).

Pertemuan dengan Jenderal Hlaing yang berlangsung lebih dari 1 (satu) jam, merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar. Rangkaian pertemuan itu guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.

Dalam pertemuan itu Retno juga menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.

"Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," ujar Retno.

Dalam pertemuan itu, Jenderal Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Disampaikan otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

Menanggapi hal ini Retno, mengharapkan agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Hal ini diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan. Bantuan itu termasuk yang sedang dilakukan oleh Indonesia seperti pembangunan rumah sakit di Marauk U, Rakhine State dan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar).

"Para LSM Indonesia telah lama bekerjasama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang" tutur Retno.

Dalam pertemuan itu, Retno juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan.

"Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," tutur Retno.

Menutup Pertemuan, Menlu Retno mengharapkan kiranya hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap dapat terjaga. Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara. (rmo/kom/det/tit)




Berita Terkait