Berita Metro

Rabu, 10 Januari 2018  08:43

Terseret Kasus Novanto, Fredrich dan Dokter Bimanesh Tersang

Terseret Kasus Novanto, Fredrich dan Dokter Bimanesh Tersang
dokter Bimanesh Sutarjo

Jakarta (BM) – Komisi Pemberantasan Koeupsi (KPK) menetapkan Fredrich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Mereka  dijerat pasal pidana merintangi penyidikan dalam penanganan kasus Setya Novanto. Keduanya terancam hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara.

"Karena perbuatannya, FY dan BST melanggar Pasal 21 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018).

Penetapan status tersangka Fredrich dan dokter Bimanesh dilakukan setelah KPK memeriksa 35 orang saksi dan ahli pada penyelidikan. KPK juga sudah mengirimkan surat permintaan cegah terhadap keduanya pada 8 Januari untuk masa cegah 6 bulan.

Fredrich dan dokter Bimanesh diduga merintangi penyidikan dengan mempersulit pencarian Novanto, tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Saat mobil yang ditumpangi kecelakaan, Novanto dibawa ke RS Medika Permata Hijau.

"Saat di RS, meskipun dia kecelakaan, SN tak dibawa ke IGD, melainkan langsung dibawa ke ruang inap VIP," sambung Basaria.

Selain itu, sebelum Novanto dirawat di RS, Fredrich diduga lebih dulu datang berkoordinasi dengan pihak RS.

"Didapatkan informasi bahwa salah satu dokter dari pihak RS mendapat telepon dari seseorang yang diduga pengacara SN, mengatakan SN akan dirawat di RS pukul 21.00 WIB dan meminta kamar VIP dan rencana akan di-booking satu lantai, padahal saat itu belum diketahui SN akan dirawat karena sakit apa," papar Basaria.

Penyidik juga mendapat kendala ketika melakukan pengecekan informasi kecelakaan pada pemeriksaan kesehatan di RS Medika Permata Hijau.

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 menyebutkan:

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa atau pun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Fredrich Yunadi dan dr Bimanesh Sutarjo dijerat KPK dengan pasal obstruction of justice. Keduanya diduga memanipulasi data rekam medis Novanto.

"FY dan BST diduga bekerja sama untuk memasukkan tersangka SN ke salah satu RS untuk dilakukan rawat inap dengan data medis yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa," ujar Basaria Panjaitan.

Perbuatan keduanya diduga untuk menghindari panggilan penyidik KPK. Saat itu Novanto memang berulang kali tak memenuhi panggilan penyidik KPK.

"Untuk menghindari panggilan penyidik KPK," ucap Basaria.

Atas perbuatannya, keduanya disangkakan melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Pasal 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK juga telah mencegah Fredrich ke luar negeri. Selain itu, ada 3 orang yang dicegah, yaitu wartawan Hilman Mattauch, ajudan Setya Novanto, Reza Pahlevi, serta Achmad Rudyansyah.

KPK menyebut Fredrich Yunadi dan dr Bimanesh Sutarjo memanipulasi data rekam medis Setya Novanto. Selain itu, KPK menyebut ada upaya menyamarkan sakit Novanto.

"Sebelum SN dirawat di RS Medika Permata Hijau, diduga FY telah datang lebih dulu untuk berkoordinasi dengan pihak rumah sakit," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018).

Basaria juga menyebut ada informasi dari salah satu dokter di RS itu bahwa SN memesan kamar perawatan VIP. Tak tanggung-tanggung, 1 lantai di RS itu dipesan SN.

 

Imbauan KPK

KPK mengimbau kepada advokat dan dokter untuk menjalankan profesi sesuai dengan etika yang berlaku. Selain itu, para advokat dan dokter diminta tak melakukan perbuatan tercela yang merintangi proses penyidikan.

"KPK mengimbau agar pihak-pihak yang menjalankan profesi sebagai advokat ataupun dokter harus bekerja sesuai etika profesi, dan harus dengan etika yang baik dan tidak melakukan perbuatan tercela, dan tidak menghambat atau menghalangi proses hukum yang berlaku, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2018).

Selain itu, KPK mengucapkan terima kasih kepada pihak RS Cipto Mangunkusumo dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang turut membantu KPK. Menurutnya, hal itu tersebut membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Hari ini juga KPK mengucapkan terima kasih kepada dokter RSCM yang telah membantu semua proses dan juga dari IDI, yang telah membantu KPK dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi sehingga kita dapat mendapatkan bukti permulaan yang cukup sehingga dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Fredrich dan Bimanesh ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap merintangi penyidikan. Keduanya disangkakan dengan Pasal 21 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pengacara Fredrich Yunadi menanggapi kabar soal penetapan tersangka dirinya oleh KPK. Dia merasa dibidik KPK dan hal itu disebutnya sebagai kriminalisasi.

Fredrich melampirkan kutipan Ketua Tim Hukum DPN Peradi Supriyanto Refa yang disebut sudah melakukan pendampingan hukum. Menurutnya, seorang pengacara tidak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata.

"Diduga adanya kriminalisasi terhadap profesi advokat sebagaimana Pasal 16 UU Advokat juncto Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 bahwa advokat tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun perdata, sejak advokat menerima kuasa," ujar Fredrich mengutip pernyataan Refa dalam keterangannya, Rabu (10/1/2018).

Sejauh ini, KPK baru secara resmi menyampaikan pencegahan bepergian ke luar negeri untuk Fredrich dan 3 nama lainnya, yaitu Hilman Mattauch, ajudan Setya Novanto bernama Reza Pahlevi, serta Achmad Rudyansyah. Atas hal itu, Fredrich merasa dibidik KPK.

"Saya sebagai advokat kini dibidik KPK," kata Fredrich, Selasa (9/1) malam.

 

Justice Collaborator

Sementara itu, Setya Novanto dikabarkan akan mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama.

"Sudah, draf (pengajuan justice collaborator) sudah kita buat. Iya besoklah finalisasi. Pak Novanto juga sedang diperiksa kan," ujar pengacara Novanto, Firman Wijaya, ketika dimintai konfirmasi, Rabu (10/1/2018).

"Pak Novanto sudah lihat draf JC juga," imbuh Firman.

Peran justice collaborator cukup signifikan, yaitu mengungkap pelaku utama atau yang memiliki peran dominan dalam suatu kasus. Namun, untuk mendapatkan justice collaborator, salah satu syaratnya adalah bukan pelaku utama. Untuk itu, Firman menyebut Novanto ingin membongkar pelaku utama dalam perkara korupsi proyek e-KTP.

"Alasannya ya apa, saksi pelaku bekerja samalah. Pastilah (bongkar pelaku) akan mengungkap," kata Firman.

Dalam persidangan terakhir, yaitu pada Kamis, 4 Januari, Novanto sempat menanggapi isi putusan sela dari majelis hakim. Saat itu, Novanto mengaku akan tertib mengikuti sidang.

"Saya akan mengikuti secara tertib," kata Novanto saat itu.

Bahkan ketika tiba di KPK seusai persidangan, Novanto mengulangi pernyataannya tentang tertib mengikuti sidang. Menurut pengacara Novanto lainnya, Maqdir Ismail, sikap itu ditunjukkan Novanto dan harus dilihat sebagai niat baik untuk pengajuan justice collaborator.

"Saya kira itu harus dilihat secara baik untuk jadi JC (justice collaborator), termasuk kooperatif, maksud kami tidak mau menimbulkan fitnah itu harus ada fakta dan harus ada bukti, kami tidak ingin menjadikan Pak Novanto bulan-bulanan difitnah seperti di sidang lain," ujar Maqdir saat itu. (det/kom/tit)




Berita Terkait