Berita Metro

Selasa, 09 Januari 2018  17:40

KPK Cegah Fredrich, Hilman, dan 2 Ajudan Novanto

KPK Cegah Fredrich, Hilman, dan 2 Ajudan Novanto
Fredrich Yunadi

Jakarta (BM) - KPK melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 4 saksi kasus dugaan merintangi penyidikan tersangka Setya Novanto. Empat saksi tersebut adalah pengacara Fredrich Yunadi, wartawan Hilman Mattauch, ajudan Setya Novanto, Reza Pahlevi, serta Achmad Rudyansyah.

"Pencegahan terhadap 4 orang, yaitu Fredrich Yunadi, Reza Pahlevi, M. Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (9/1/2018).

KPK sudah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri untuk 4 saksi tersebut kepada Kemenkum HAM. Mereka dicegah ke luar negeri selama 6 bulan sejak 8 Desember 2017.

"Dicegah ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung sejak 8 Desember 2018, karena dibutuhkan keterangannya dan saat dipanggil sedang berada di Indonesia. Dasar hukum Pasal 12 ayat 1 huruf b UU KPK," ujar Febri.

Febri mengatakan keterangan dari empat saksi tersebut dibutuhkan dalam kasus dugaan merintangi penyidikan sehingga mereka dicegah ke luar negeri.

"Mereka masih dibutuhkan keterangannya untuk KPK, maka kami kirim surat pencegahan ke luar negeri," ujar Febri.

Pengacara Fredrich Yunadi menyerahkan persoalan pencekalan dirinya oleh KPK kepada DPN Perhimpunan Advokat Indonesia.

Frederich membenarkan  sebagai seorang advokat, dia tengah dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan dugaan tindak pidana menghalangi atau menggagalkan penyidikan. “Silakan hubungi Ketua Tim Pembela Advokat DPN Peradi Bapak Saproyanto Refa,” ujarnya seraya melampirkan nomor telpon ketua tim tersebut.

Wacana menyelidiki Frederich Yunadi dalam dugaan pidana tersebut telah mengemuka saat penyidik KPK tidak menemukan Setya Novanto, tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik, di kediamannya.

Menanggapi wacana itu, Hudson Markiano, perwakilan Aliansi Advokat Nasionalis (AAN) mengatakan  pihaknya mengecam keras tudingan tersebut dan menganggap pihak-pihak yang menuding tidak memahami Undang-undang (UU) No.18/2003 tentang Advokat.

“Dalam menjalankan tugas advokat dilindungi oleh UU. Pada Pasal 5 advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan murni yang dijamin peraturan perundang-undangan. Di Pasal 6 advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan,” ujarnya, Minggu (19/11/2017).

Dia melanjutkan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan bahwa advokat memiliki hak imunitas baik di dalam dan di luar pengadilan berdasarkan Pasal 16 UU Advokat. Karena itu, pihaknya meminta semua pihak menghormati profesi advokat tersebut.

Dia menilai Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah advokat seperti Petrus Selestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang melaporkan Frederich Yunadi ke KPK dengan tudingan menghalangi penyidikan, membuat kesimpulan secara sepihak dan bisa berakibat runtuhnya marwah advokat.

“Kami melihat pengacara Setya Novanto tidak melakukan hal-hal di luar koridor UU Advokat,” lanjutnya. (bis/det/tit)




Berita Terkait