Berita Metro

Rabu, 14 Maret 2018  18:33

Utang Nyaris Rp 4.000 T, INDEF: Tak Hanya Diukur dengan PDB

Utang Nyaris Rp 4.000 T, INDEF: Tak Hanya Diukur dengan PDB
Dr. Enny Sri Hartati

Jakarta (BM) - Jumlah utang pemerintah Indonesia hingga akhir Januari 2018 telah mencapai kisaran Rp 3.958,7 triliun. Dengan capaian tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia kini telah menyentuh angka 29,2%.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Dr. Enny Sri Hartati mengatakan jumlah utang tersebut termasuk dalam kategori kontra produktif dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Pasalnya dengan jumlah utang yang telah ditarik itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 5%. Hal ini dianggap tak menunjukkan adanya produktifitas dari jumlah utang yang telah dihasilkan.

"Kalau dilihat dari segi keamanan utang kita, ini sudah kontra produktif. Di samping juga ukuran dari kesehatan fiskal pemerintah sendiri. Kalau modal ditambah utang kok malah keseimbangan primernya defisit (APBN) itu pasti sudah nggak sehat," katanya, Rabu (14/3/2018).

Untuk itu, menurut Enny ukuran aman atau tidaknya utang Indonesia tak bisa dilihat hanya membandingkannya dengan PDB saja. Jumlah PDB Indonesia yang besar memang menjadi modal yang kuat bagi pemerintah untuk bisa terus menambah utang.

Namun PDB yang besar tersebut terhitung biasa saja jika dilihat dari jumlah populasi dan wilayah Indonesia yang besar dan luas. Tapi jika PDB yang besar namun tak diimplementasikan lewat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, maka hal itu pun perlu menjadi lampu kuning.

"Seperti China, India, itu kan populasinya besar, tapi bedanya mereka punya pertumbuhan yang tinggi. Negara-negara yang populasinya besar itu tidak cukup kalau pertumbuhan ekonominya hanya 5%. China 6% lebih, India bahkan pernah 8%. Jadi negara yang populasinya besar itu minimal ekonominya tumbuh di atas 6%," kata Enny.

"Beda dengan negara-negara seperti Jepang, AS yang kalau tumbuh 3% itu sudah stabil. Jadi membandingkannya itu harus apple to apple, populasinya yang sizenya juga besar," tambahnya.

Pemerintah selama ini mengklaim, jumlah utang yang saat ini telah mencapai kisaran Rp 3.958 triliun masih dalam level aman karena tak melewati 60% rasio terhadap produk domestik bruto tepatnya masih di kisaran 29,2% terhadap PDB. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara juga memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60% dari PDB karena dianggap masih aman.

Namun kata aman untuk jumlah utang sebesar itu sebenarnya tak bisa hanya dibandingkan dengan jumlah PDB yang ada. Pasalnya, aman atau tidaknya jumlah utang yang telah ditarik juga harus dilihat dari kemampuan negara tersebut membayar utangnya, yakni dari sisi produktivitasnya.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati menjelaskan, utang yang telah ditarik itu harus menghasilkan sesuatu yang produktif, yang bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Utang yang dianggap produktif itu tak hanya sekedar bisa memenuhi aspek likuiditas seperti kemampuan membayar bunga dan cicilan, tapi juga bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkualitas karena ada tambahan investasi.

"Jadi kalau kita utangnya 100, uang 100 itu harus lebih berkali lipat atau produktif, baru bisa sustainable membayar bunga dan cicilan tanpa mengganggu cashflow kita," katanya, Rabu (14/3/2018).

Namun demikian, yang jadi persoalan adalah kebijakan pemerintah yang membiayai defisit fiskal dengan utang, tak membuat produktivitas nasional meningkat. Hal ini bisa diukur dari pertumbuhan investasi yang ada.

Pertumbuhan investasi Indonesia sampai saat ini tak menunjukkan perkembangan yang signifikan jika dilihat dari usaha yang sudah dilakukan selama ini. Investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) yang masuk ke Indonesia selama 2016 bahkan hanya mencapai US$ 4,14 miliar. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asean lainnya, FDI Indonesia berada di urutan kelima di bawah Filipina sebesar US$ 7,98 miliar, Vietnam US$ 12,60 miliar, Malaysia US$ 13,52 miliar, dan Singapura yang berada di urutan pertama dengan FDI sebesar US$ 61,60 miliar.

"Dilihat dari proporsi investasi. Investasi kita cenderung menurun. Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan produktif ini malah porsinya menurun. Sehingga kalau dilihat dari segi keamanan utang kita, ini sudah kontra produktif. Di samping juga ukuran dari kesehatan fiskal pemerintah sendiri," jelas Enny.

Jumlah PDB Indonesia yang besar memang menjadi modal yang kuat bagi pemerintah untuk bisa terus menambah utang. Namun PDB tanpa investasi yang besar juga cukup berbahaya bagi kondisi perekonomian negara secara berkelanjutan.

"Negara-negara yang populasinya besar itu tidak cukup kalau pertumbuhan ekonominya hanya 5%. China 6% lebih, India bahkan pernah 8%. Jadi negara yang populasinya besar itu minimal ekonominya tumbuh di atas 6%. Beda dengan negara-negara seperti Jepang, AS yang kalau tumbuh 3% itu sudah stabil," kata Enny.

"Sehingga mendefinisikan tingkat keamanan utang itu nggak hanya rasio terhadap GDP (PDB) Karena rasio GDP itu kan bukan milik kita semua, ada bermacam investasi di sana, ada PMA (penanaman modal asing), dan lain-lain, sehingga nggak fair atau apple to apple kalau hanya membandingkan dari size GDP," pungkasnya.

 

Indikator

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, ada sejumlah indikator yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa aman posisi utang pemerintah.

Pertama, adalah perbandingan antara penerimaan negara dari sektor pajak terhadap besaran utang yang saat ini tercatat.

"Sekarang gini, utang itu kan dibayar dari pendapatan. Dalam konteks negara itu pendapatan itu dari sektor pajak," kata dia, Rabu (14/3/2018).

Menurut data yang dimilikinya, di tahun tahun 2012, rasio pembayaran bunga dan cicilan pokok utang terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 26%. Sementara di tahun 2016 adalah 32%.

"Artinya 32% dari penerimaan pajak RI sudah habis untuk bayar cicilan bunga dan pokok utang," sambung dia.

Posisi tersebut bisa dibilang mengkhawatirkan mengingat pemerintah ada komponen belanja negara lainnya yang harus dibayar dari penerimaan pajak tersebut seperti belanja pegawai negeri sipil (PNS), biaya pembangunan infrastruktur hingga subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Selain rasio pembayaran cicilan bungan dan pokok pinjaman terhadap pajak, Bhima juga menyoroti masalah pertumbuhan utang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi RI.

"Pertumbuhan penerimaan pajak hanya 4% per tahun. Sementara utangnya pertumbuhannya 14%. Itu kan nggak sebanding. Harusnya pertumbuhan utang itu berbanding lurus dengan pertumbuhan penerimaannya. Karena itu yang akan digunakan untuk bayar utang," jelas dia.

Indikator lain yang juga bisa dijadikan tolak ukur aman tidaknya utang pemerintah saat ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan utang baru yang mencapai 14%, pertumbuhan ekonomi RI hanya berada di kisaran 5%.

"Artinya ada yang tidak beres dengan pengelolaan kita. Karena, utang yang ditarik ternyata tak bisa mendongkrak produktivitas yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi," tandasnya. (dna/ang)

 

Beda Zaman

Utang yang dicatatkan pemerintah sepanjang tahun 2017 telah mencapai Rp 3.938,7 triliun atau hampir Rp 4.000 triliun yang setara dengan 29,2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Bila dibandingkan dengan rasio utang di era Presiden Soeharto, rasio utang saat ini terlihat lebih terkendali.

Tapi jangan senang dulu. Karena pada kenyatannya, kondisi utang di era Presiden Soeharto dan Jokowi sangat jauh berbeda.

"Kalau zaman Pak Harto, rasio utangnya bisa bengkak terhadap PDB, karena saat itu Indonesia baru mendapat pinjaman dari IMF pasca krisis. Jadi waktu itu utang kita digunakan untuk pemulihan krisis," sebut Bhima Yudhistira, Rabu (14/3/2018).

Saat ini, utang tersebut telah lunas sehingga bisa dikatakan pemerintah sudah terbebas dari utang 'warisan' dari era Presiden Soeharto.

Justru besarnya utang yang ada saat ini kebanyakan merupakan utang baru.

"Zamannya Paka SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Pak Jokowi itu kan sudah nggak terlalu terbebani dengan utang warisannya Pak Harto. Justru ini kan utang baru yang untuk subsidi dan kalau di zaman Pak Jokowi itu untuk bangun infrastruktur," papar dia.

Menurut Bhima, beda masa, beda juga risiko utangnya terhadap perekonomian negara. Utang saat ini, kata Bhima, menyimpan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kenapa? "Karena saat ini rasio pembayaran bunga dan cicilan cicilan pokok utang terhadap penerimaan pajak sudah terlalu besar," kata dia.

Pada tahun 2012, rasio pembayaran bunga dan cicilan cicilan pokok utang terhadap penerimaan pajak RI masih sebesar 26%, namun di 2016 sudah menyentuh 32%.

"Artinya 32% penerimaan pajak sudah habis untuk bayar cicilan bunga dan pokok utang," sebut Bhima.

Posisi tersebut bisa dibilang mengkhawatirkan mengingat ada komponen belanja negara lainnya yang harus dibayar dari penerimaan pajak tersebut seperti belanja pegawai negeri sipil (PNS), biaya pembangunan infrastruktur hingga subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Bila porsi penerimaan pajak untuk bayar utang dinaikkan, ada risiko pos belanja lainnya akan kekurangan anggaran. Risiko lainnya adalah pemerintah harus menarik utang baru untuk bayar utang yang sudah ada alias gali lubang tutup lubang.

Untuk itu, menurut Bhima, pemerintah butuh bekerja lebih keras mengelola utang yang sudah ada agar bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan harapan ada kepastian pemerintah bisa melunasi utangnya.

 

Sindiran Menkeu

Sebelumnya, Menteri KeuanganSriMulyaniIndrawati menyinggung upaya provokasi pihak tertentu terkait tingginya nominal utang Indonesia. Menurutnya, pihak-pihak yang mencoba memprovokasi masyarakat dengan isu naiknya utang Indonesia di era kepemimpinanPresidenJokoWidodo tidak melihat konteks ekonomi secara utuh.

"Pengelolaan keuangan negara selalu dengan prinsip undang-undang, mampu menjadi instrumen mensejahterakan rakyat. APBN itu instrumen, bukan tujuan, utang itu adalah instrumen, alat. Kalau sekarang ada yang mengatakan utang meningkat secara nominal disebutkan mendekati Rp 4.000 triliun, Indonesia sudah akan runtuh. Padahal kalau bandingkan utang, secara nominal tertinggi seperti Jepang dan Amerika," kata Sri Mulyani.

"Undang-undang kita jelas, kita tidak boleh utang lebih dari 60 persen dari produk domestik bruto. Bagi mereka yang mau memprovokasi, buat hoax, menghasut, hanya melihat nominal utangnya, tak melihat seluruh ekonominya, tak melihat APBN-nya, tak melihat konteks ekonomi," imbuh Sri Mulyani, dalam acara Dialog Nasional 8 bertema Indonesia Maju, di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu (11/3/2018).

Sri menyatakan masyarakat jika ingin mengukur kondisi ekonomi Indonesia harus melihat seluruh tolok ukurnya. Di antaranya rasio utang terhadap PDB dan ratio utang terhadap kemampuan bayar. Serta pertumbuhan ekonomi, turunnya gini ratio, dan pembangunan infrastruktur.

"Tapi itu tak disebut oleh pembuat (provokasi), mereka sengaja, menyebut angkanya saja untuk menakut-takuti. Sebetulnya mereka tahu tentang APBN," sebutnya. (det/dtf/tit)




Berita Terkait