Berita Metro

Senin, 18 Desember 2017  19:12

Padat Karya Cash, Jokowi Siapkan Rp 18 T

Padat Karya Cash, Jokowi Siapkan Rp 18 T
Presiden Jokowi bersama lima startup yang sedang merintis usahanya di Bandung, Jawa Barat.
Jakarta (BM) -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan program Padat Karya Cash sejak beberapa bulan lalu. Kini program tersebut telah disepakati dengan perhitungan 30% dari anggaran dana desa, yaitu sebesar Rp 18 triliun.

Pengesahan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya (Kemenko PMK), Puan Maharani dan ditandatangani oleh empat menteri yaitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo serta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Puan mengatakan bahwa pengalokasian dana desa untuk tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun. Kemudian, sebesar 30% dana desa tersebut dialokasikan untuk program padat karya cash.

"Karena kami berharap 4 menteri ini adalah pelaksana efektif dengan mengawasi, melaksanakan dan tentu saja mengkonsolidasikan dana desa yang tahun 2018 jumlahnya signifikan yaitu Rp 60 triliun. Di mana 30 persennya itu kita akan alokasikan untuk padat karya atau untuk upah rakyat yang ada di desa," ucap Puan di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Kemudian, Sri Mulyani menambahkan bahwa pengalokasian anggaran sebesar 30% dari dana desa tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi. Sebab, di tahun sebelumnya alokasi dana untuk daerah miskin dan tertinggal hanya sebesar 10%.

"Pemerintah pernah melakukan evaluasi dan melihat untuk bisa mengakselerasi penggunaan dana desa diubah. Jadi yang tertinggal dan sangat tertinggal diberikan alokasi yang lebih besar kalau sebelum tahun 2018 alokasi itu 90% dilakukan pada basis yang sama dan hanya 10% yang dialokasi berdasarkan formula," sambungnya.

"Formula itu artinya desa yang penduduknya lebih besar, jumlah miskinnya lebih banyak, mereka lebih tertinggal atau terluar lalu tingkat mananya yang lebih tinggi itu maka alokasinya 10% dari total Rp 60 triliun. Tapi sekarang formulasinya yang miskin dan tertinggal, terjauh itu mendapatkan lebih banyak lebih dari 30% demikian maka nanti alokasi untuk desa yang lebih tertinggal akan lebih besar sekitar Rp 800 juta sampai Rp 3,5 miliar," imbuhnya.

Sebagai informasi, Jokowi menyiapkan program tersebut untuk mendorong daya beli masyarakat, khususnya di kelas bawah dengan memanfaatkan alokasi dana desa.

 

Mekanisme

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memaparkan mekanisme pencairan anggaran dana desa akan dimulai pada Januari 2018. Namun berbeda dengan sebelumnya, dana tersebut akan dilaksanakan dalam tiga tahap di mana sebelumnya dua tahap.

"Seperti dikatakan, bahwa pencairan anggaran untuk dana desa itu akan dimulai pada Januari. Selama ini dilakukan dua tahap, Maret dan akhir pada saat mereka bisa menyelesaikan 90% dari pekerjaan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (18/12/2017).

"Sekarang kita akan melakukan dalam tiga tahap di mana Januari kita berikan uang persediaan sehingga mereka bisa langsung memulai pelaksanaan untuk perencanaan dan kegiatan-kegiatan," sambungnya.

Namun ia memaparkan bahwa pencairan dana tersebut memiliki tantangan tersendiri di mana dana desa disalurkan melalui APBN. Sehingga pemerintah daerah yang belum menyelesaikan APBD tidak bisa menerima pencairan dana tersebut.

"Yang paling menjadi tantangan, dana desa walau dari APBN, dia itu disalurkan melalui APBD. Jadi kalau bupati atau walikota dengan DPRS belum menyelesaikan APBD-nya maka walau kita sudah sediakan uangnya dari Januari, dia tidak akan bisa cair," terangnya.

Oleh karena itu ia mewanti-wanti kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan APBD tersebut.

Sementara itu ia juga menjelaskan terkait program padat karya tunai. Program tersebut harus berjalan ketika masyarakat desa sedang tidak berkegiatan, misalnya di antara musim tanam. Dengan begitu program tersebut tidak membuat masyarakat bergerak dan berubah namun menambah daya beli.

"Biasanya mereka petani. Proyek tidak boleh dilakukan pada saat mereka panen karena mereka lagi sibuk ngurus panen, jadi dilakukan antara musim tanam yang di mana mereka biasanya menunggu. Proyek dilakukan pada masa-masa antara musim tanam itu dengan jumlah upahnya ditentukan sedemikian," tuturnya.

"Sehingga tidak membuat masyarakat bergerak, berubah dari sisi itu tapi menambah daya belinya dari yang sekarang ini mereka miliki yang biasanya masih tergolong dalam kelompok miskin tadi. Itu yang jadi pemikiran cash forward adalah bukan mensubstitusi," pungkasnya.

 

Fokus ke 100 Desa

Program padat karya cash telah disepakati anggarannya oleh 4 menteri sebesar 30% dari dana desa Rp 60 triliun. Nah pada tahap awalnya, program tersebut akan berfokus pada 100 desa terlebih dahulu.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa program tersebut akan fokus pada desa yang tertinggal dan desa dengan tingkat stanting atau gangguan perkembangan yang tinggi.

"Tadi Bu Menko sudah katakan program padat karya ini untuk desa yang tertinggal, stanting atau gangguan perkembangan tinggi. Jadi pertama-tama kita akan fokus pada 10 kabupaten dengan 10 desa secara bertahap sehingga menjadi 100 desa," katanya di Jakarta, Senin (18/12/2017).

Lebih lanjut, Bambang berharap bahwa program ini dapat mengatasi kemiskinan dengan lebih cepat. Selain itu juga dapat memperbaiki permasalahan terkait kehidupan.

"Tapi masalah kemiskinan adalah upaya kita padat karya dan plus stanting upaya mengatasi kemiskinan jadi kalau merasa tingkat agak pelan justru kita dengan kebijakan ini akan mempercepat jadi akan mengakomodir para penganggur di desa dan kedua memperbaiki kehidupan terkait sanitasi dan nantinya berfokus pada stanting," jelasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menambahkan pada dasarnya jumlah desa di Indonesia mencapai 75 ribu. Kemudian dari total tersebut akan dikategorikan kembali desa yang memiliki indeks penduduk miskin paling tinggi sehingga mampu memperoleh fokus dari program awal tersebut.

"Untuk statistik saja, jumlah desa di Indonesia secara keseluruhan itu hampir mencapai 75 ribu. Dari jumlah itu, dikategorikan desa yang punya indeks penduduk miskin paling tinggi. Mereka yang punya IPM paling tinggi ini akan mendapatkan formulanya akan mendapat lebih besar," sebutnya.

Sri Mulyani memaparkan bahwa program tersebut akan diselaraskan berdasarkan formula dana desa 30% untuk daerah yang jumlah pendudukannya lebih besar, jumlah kemiskinan lebih banyak dan berada di daerah tertinggal atau terluar.

"Formula itu artinya desa yang penduduknya lebih besar, jumlah miskinnya lebih banyak, mereka lebih tertinggal atau terluar lalu tingkat mananya yang lebih tinggi itu maka alokasinya 10% dari total Rp 60 triliun. Tapi sekarang formulasinya yang miskin dan tertinggal, terjauh itu mendapatkan lebih banyak lebih dari 30% demikian maka nanti alokasi untuk desa yang lebih tertinggal akan lebih besar sekitar Rp 800 juta sampai Rp 3,5 miliar," pungkasnya. (det/tit)




Berita Terkait