Berita Metro

Rabu, 27 September 2017  17:38

Fuad Bawazier: Beban Utang Cepat-Lambat Akan Jebol APBN

Fuad Bawazier: Beban Utang Cepat-Lambat Akan Jebol APBN
Fuad Bawazier

JAKARTA (BM) - Mantan Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier memberikan kritik pedas atas utang pemerintah yang membengkak. Ia mengatakan persentase kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran utang akan terus meningkat. Beban utang pemerintahan Jokowi cepat atau lambat akan melampaui daya dukung APBN.

Pada 2017 ini saja pemerintah diperkirakan akan mengeluarkan 35 persen dari total target pendapatan negara yakni sebesar Rp1.473 triliun.

 “Dengan target pendapatan perpajakan tahun 2017 sebesar Rp1.473 triliun dan ini yang untuk membayar utang, bukan PDB, tidak penting berdebat pada PDB. Dengan demikian, 35 persen dari pendapatan perpajakan 2017 digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tahunan terhadap utang (pokok dan bunganya),” kata Fuad dalam acara diskusi bertajuk ‘Membedah RAPBN TA 2018’, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (27/9).

Bahkan, sambung Fuad melihat tren penerimaan pajak yang justru kian melemah saat ini, maka sangat memungkinkan akan ada peningkatan terhadap persentase pendapatan dalam pembiayaan kewajiban utang pertahunnya.

 “Persentase ini cenderung akan terus meningkat, mengingat penerimaan perpajakan yang kian melemah, sementara penarikan pinjaman baru kian meningkat,” ujar mantan Dirjen Pajak itu.

 “Dan nanti Inysa Allah akhir tahun ada kemungkinan lebih dari 35 persen pelaksanaanya, karena target pajak 2017 sebesar Rp1.473 triliun akan tercapai atau tidak?” tambahnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah dalam melakukan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus mempertimbangkan kriteria baru yang berkaitan dengan pembayaran maksimum hutan terhadap pedapatan.

 “Dengan demikian dalam peyusunan APBN, pemerintah perlu mempertimbangkan kriteria baru dalam kaitannya dengan hutang memasukan maksimum pambayaran hutang terhadap pendapatan negara, karena pembayaran hutang menggunakan anggaran pendapatan negara bukan produk domestik bruto (PDB),” katanya.

Fuad Bawazier mengatakan beban utang yang dilakukan pemerintahan Jokowi cepat atau lambat akan melampaui daya dukung APBN.

 “Meskipun rasio utang negara terhadap PDB di Indonesia baru mencapai 28 persen, tetapi karena tax ratio kita hanya 10,3 persen pada 2016, maka utang merupakan ancaman terhadap kemampuan APBN dalam melakukan pembayarannya baik bunga maupun cicilan pokok utang,” kata Fuad .

Menurut dia, jatuh tempo pembayaran utang pada 2018 nanti sebesar Rp390 triliun dan ketika di tahun 2019 maka akan berkisaran di sebesar Rp420 triliun, sehingga total keseluruhan pada pembayaran jatuh tempo mencapai Rp810 triliun.

Disisi lain, mantan Dirjen Pajak ini memahami kondisi pemerintahan saat ini, terlebih psikologis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sempat melontarkan, bahwa tidak bisa membandingkan tax ratio Indonesia dengan negara lain lantaran, tax ratio Indonesia komponennya berbeda.

“Lalu kenapa kemudian ketika menteri justru menjadikan produk domestik bruto (PDB) sebagai perbandingan dengan negara lain, memangnya sama? Saya juga bisa mengatakan seperti ini, argumentasi bu menteri yang sama harusnya dapat bisa digunakan dalam hal PDB, dimana komponen PDB dengan setiap negara berbeda-beda, PDB kita justru dalam kategori jelek, (untung) karena komponen PDB (yang digunakan) kita milik asing, kita tidak pakai pendapatan nasional bruto, dan kalau kita pakai akan lebih buruk lagi (hasil PDB nya),” ujar dia.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar menjadikan tax ratio sebagai relevansi dalam pembayaran utang. Sebab, sambung dia, membayar utang harus dengan uang bukan dengan PDB.

“Jadi saya berikan jalan tengah, baik menggunakan panduan model tax ratio saat ini atau tax ratio yang akan disempurnakan oleh Ibu menteri nantinya, sekurang-kurangnya tetap lebih relevan dengan kemampuan APBN dalam memenuhi kewajiban pembayaran terhadap utang, karena utang itu dibayar pakai uang (fulus), bukan pake PDB. Kenapa, kemudian ributin bayar utang (dengan mengacu) ke PDB,” sebut Fuad.

“Mengingat uangnya ya dari pajak, dan mengingat dari pendapatan perpajakan 86 persen dari pendapatan negara, jadi paling relevan seburuk-buruknya tax ratio masih jauh relevan menghitung dibandingkan pakai pengaman PDB,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 30 persen dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kisaran 2,5 persen. Angka ini menurutnya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya.

 “Dengan defisit di kisaran 2,5 persen Indonesia mampu tumbuh ekonominya di atas 5 persen, artinya stimulus fiskal mampu meningkatkan perekonomian sehingga utang tersebut menghasilkan kegiatan produktif. Dengan kata lain, Indonesia tetap mengelola utang secara prudent (hati-hati),” tegas Sri Mulyani seperti dikutip dari laman Setkab di Jakarta, Jumat (7/7).

 

Jangan Belanja Infrastruktur

Ekonom Senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyayangkan adanya potensi shortfall (kekurangan penerimaan) pajak di tahun ini yang masih tinggi. Hal ini terjadi karena akibat belanja yang tinggi termasuk untuk proyek infrastruktur.

Padahal jika pajak tak capai target dan APBN terus defisit makin lebar, akan mengganggu stabilitas makro ekonomi yang justru lebih mahal biayanya.

 “Jika peneriman pajak meleset dan tak capai target, risiko paling nyatanya adalah adanya shortfall. Kata pemerintah Rp50 triliun, tapi saya yakin lebih dari itu. Bahkan dengan hitung-hitungan sederhana saja shortfall-nya bisa Rp100 triliun lebih,” jelas Faisal di Jakarta, Rabu (27/9).

Dengan kondisi itu, kata dia, yang dikorbankan adalah masyarakat karena akan ada pemotongan anggaran lagi. Termasuk melakukan jurus ‘injak kaki’ atau pemaksaan.

Parahnya lagi, kata dia, justru di APBNP 2017 itu, pemerintah memaksakan untuk mengamankan proyek strategis nasional, termasuk menyelipkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk PT KAI (Persero) di proyek LRT. Padahal hal itu bisa mengganggu stabilitas makro ekonomi.

 “Ini yang paling mengerikan. Pemerintah tak pernah sadar pentingnya stabilitas makro ekonomi. Padahal stabilitas ini jauh lebih strategis ketimbang proyek LRT dan lainnya,” tegasnya.

Dan jika proyek itu harus ditunda setahun saja, itu justru akan jauh lebih murah. “Ketimbang korbankan stabilitas makro ekonomi yang mahal,” ingat dia.

Makanya, kalau shortfall pajak itu bisa tembus Rp100 triliun atau lebih, dan baru dilakukan reschedule ketika sudah mendesak, itu ongkosnya akan jauh lebih mahal.

“Yang paling mahal ongkos kemerosotan kredibilitas pemerintah Jokowi-JK. Terlebih pemerintah sendiri tak berani menerapkan kebijakan secara konsisten karena tak populis,” katanya. (akt/tit)




Berita Terkait