Berita Metro

Selasa, 12 Desember 2017  18:14

Di Depan 100 Ekonom, Jokowi Paparkan Perbaikan Ekonomi

Di Depan 100 Ekonom, Jokowi Paparkan Perbaikan Ekonomi
Presiden Jokowi saat menjadi Keynote Speech pada Sarasehan kedua 100 Ekonom Indonesia, Selasa (12/12).
Jakarta (BM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim selama tiga tahun dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di negeri ini, banyak capaian di sektor ekonomi.  Hal ini terlihat, kata Jokowi, banyaknya lembaga rating internasional yang memberikan peringkat utang yang lebih baik dari era sebelumnya.

“Itu faktanya, bahwa lembaga internasional, mulai dari Moody’s, S&P memberikan predikat layak investasi,” tandas Jokowi di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, yang diselenggarakan di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (12/12) pagi.

Dengan kondisi yang layak investasi itu, membuat faktor-faktor penunjang pertumbuhan ekonomi, juga membaik. Salah satunya ekspor yang menyumbang sekitar 17,27% kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 7,11% yang berasal dari investasi.

“Nilai ekspor menurut saya juga sangat menggembirakan, periode Januari hingga September naik 17,36% atau USD123,36 miliar dibanding periode sama 2016,” kata dia.

Untuk ekspor non migas, kata dia, naik 17,37% mencapai USD125,6 miliar. Ini, diklaim dia, sebagai rekor yang lebih tinggi pencapaiannya dibanding saat booming komoditas.

“Ini jadi catatan kita semuanya. Nilai impor barang konsumsi Januari-September juga naik 11,81% , bahan baku penolong naik 15,21%,” kata dia.

Namuan demikian, dia mengakui kalau konsumsi rumah tangga melambat di bawah pertumbuhan ekonomi yakni 4,93 persen.

Dan konsumsi pemerintah juga memang kecil 3,46%. Pertumbuhan tertinggi ada di informasi dan komunikasi 9,8%, jasa lainnya 8,71%.

Tak hanya itu, Presiden juga membanggakan diri  dengan pencapaian lain seperti naiknya peringkat daya saing Indonesia dari peringkat 41 menjadi 36.

Selain itu, peringkat kemudahan berinvestasi Indonesia juga meningkat tajam dari peringkat 120 menjadi tahun 72. Bahkan pada 2019, Presiden Jokowi ditargetkan bisa meningkat menuju peringkat 40 pada tahun 2019.

“Peringkat daya saing global meningkat dari 41 jadi 36 dari 137 negara, peringkat EoDB juga terus saya kejar, meningkat dari 2014 120 tahun ini meloncat jadi 72. Menurut saya itu sebuah lompatan yang sangat pesat. Tapi target saya memang bukan 72, saya sudah perintahkan ke Menko Ekonomi, targetnya 40 di 2019,” papar Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan sikap dunia usaha yang mengambil posisi wait and see dalam menanamkan investasinya, terutama karena alasan Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2018 mendatang.

“Kalau mau wait and see sampai kapan? Tahun 2014, kita ada Pilpres, wait and see. 2015 ada kurang lebih 150-an Pilkada, apa wait and see lagi. 2016 kira-kira 101 Pilkada, wait and see. Nanti tahun 2018 ada 171 Pilkada, wait and see lagi. Nanti 2019 ada Pilpres, wait and see lagi. Apakah mau seperti itu?,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan, perlunya memilahkan paling tidak antara persepsi politik dan ekonomi. Dengan demikian, lanjut Presiden, yang ekonomi tetap berjalan dan begitu halnya di bidang  politik.

Mengutip pernyataan Menko Perekonomian Darmin Nasution, salah satu ekonom senior, Presiden Jokowi menyampaikan justru dengan adanya kontestasi politik itu paling tidak ada penambahan belanja.

“Justru nambah karena ada belanja iklan, ada belanja spanduk, ada belanja kaos, ada belanja sembako. Justru naik,” ungkap Presiden Jokowi.

Artinya, lanjut Presiden, semua pihak perlu memulai bersama-sama agar yang politik tetap lah berjalan, demikian hal nya di bidang ekonomi.

Soal banyaknya kegiatan politik seperti Pilkada serentak, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa ini bukan pertama kali Indonesia menjalankan hal itu, dan begitu pun halnya dengan penyelenggaraan pemilu.

“Yang kemarin kan juga baik- baik saja, aman-aman saja gitu. Dan ekonomi kita kan juga tidak terpengaruh dengan pilkada-pilkada yang kemarin-kemarin kita jalankan,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan mengapa pemerintah konsentrasi kepada percepatan pembangunan infrastruktur. “Ya karena ini dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, baik di jangka menengah maupun jangka panjang,” kata Presiden Jokowi.

Mengenai urgensi pembangunannya, Presiden menjelaskan, yang pertama kondisi infrastruktur masih jauh dari kondisi ideal, bahkan cenderung memburuk.

Presiden menunjuk studi dari Bank Dunia, dan studi dari Bloomberg McKinsey di 2013, dimana dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia rata-rata sebesar 70% PDB, stok infrastruktur Indonesia termasuk rendah, hanya 38% dari PDB. Selain itu, dibandingkan dengan masa sebelum krisis ekonomi Asia di ‘97/98, jumlah stok infrastruktur Indonesia juga menurun dari 49% PDB di ’95 menjadi 38% PDB di 2012.

“Ini fakta angka-angka yang harus kita sampaikan,” ungkap Presiden.

Turunnya stok infrastruktur itu, menurut Presiden Jokowi, karena pembangunan infrastruktur yang terus menerus menurun dalam 2 (dua) dasawarsa terakhir. Karena itulah, pemerintah berkonsentrasi, fokus ke pembangunan infrastruktur, baik berupa pembangunan jalan, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, maupun pembangunan bandara di wilayah-wilayah yang memerlukan.

 

Transformasi Ekonomi

Sementara yang kedua yang berkaitan dengan penguatan daya beli masyarakat, Presiden Jokowi menegaskan, ini tetap perlu dilakukan dengan menjaga laju investasi yang tinggi, stabilitas ekonomi terutama inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil, serta ketersediaan pasokan diseluruh penjuru tanah air.

Adapun yang berkaitan dengan pengembangan sektor unggulan pembangunan, menurut Presiden, kita harus konsentrasi kepada sektor industri manufaktur non migas yang dititik beratkan pada pendekatan rantai pasok. “Pengembangan industri manufaktur  non migas diprioritaskan pada sektor yang berbasis sumber daya alam, resource based industry, menyerap lapangan kerja yang besar seperti industri kimia dasar, industri logam,” ujarnya.

Presiden menilai, penting sekali melakukan transformasi ekonomi, yang menggeser ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis investasi. Sehingga menjadi lebih produktif dan memberikan efek pengganda, multiplier effect yang lebih besar dalam ekonomi.

Ekonomi yang berbasis sumber daya alam mentah tanpa pengolahan menjadi ekonomi yang berbasis proses, yang berbasis manufaktur, dinilai Presiden Jokowi menjadi kunci. Karena itu, Presiden mengingatkan, jangan sampai kita terus-teruskan lagi mengeskpor sumber daya alam mentah kita tanpa pengolahan.

“Jangan. Ini harus stop dan mulai masuk ekonomi yang berbasis proses manufaktur,” tegas Presiden.

Presiden juga menyampaikan, bahwa kebijakan ekonomi Indonesia harus terus diarahkan untuk pembangunan ekonomi yang  lebih inklusif dan berkualitas yang pada akhirnya bertujuan mengurangi kemiskinan, yang mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. (akt/set/tit)




Berita Terkait