Berita Metro

Selasa, 06 Maret 2018  21:25

Bappebti : Ada Indikasi GKR Bocor ke Pasaran

Bappebti : Ada Indikasi GKR Bocor ke Pasaran
Impor gula rafinasi untuk industri melibihi dari kebutuhan dalam negeri

 

Jakarta(BM)-Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mencatat adanya indikasi alokasi Gula Kristal Rafinasi (GKR) yang melebihi kebutuhan industri dalam negeri sehingga berpotensi ‘bocor’ ke pasar konsumsi. Kepala Bapebbti Bachrul Chairi mengatakan bahwa dalam masa uji coba penerapan lelang GKR, pihaknya menemukan indikasi bahwa kebutuhan industri terhadap GKR lebih sedikit daripada jumlah GKR yang dialokasikan. Hal ini berarti terdapat kelebihan pasokan dibanding kebutuhan, sehingga dapat mengarah ke risiko kebocoran.

”Hasil pendataan kontrak yang sedang dalam proses lelang, Bappebti menemukan indikasi bahwa alokasi GKR melebihi kebutuhan. Hal tersebut dilihat dari permohonan persetujuan impor, yang salah satunya berdasarkan kontrak dan kapasitas produksi antara penjual dan pembeli,” kata Bachrul. Menurut Bachrul, terdapat kontrak yang dibuat saat ini untuk periode pengiriman khusus di kuartal tertentu dalam rentang tahun 2019-2021. Kontrak tersebut dijadikan sebagai dasar permohonan izin impor sehingga terdapat penggelembungan volume GKR secara kontrak, padahal tidak direalisasikan di tahun penerbitan perizinan impor (PI).

”Realisasi kontrak banyak yang kedaluarsa, sehingga terdapat sisa kontrak dalam jumlah yang cukup besar yang mengindikasikan kebutuhan pembeli lebih kecil dibanding volume dalam kontraknya. Sehingga ada kemungkinan GKR dijual ke pihak lain,” tambah Bachrul.Selain itu, ada kontrak yang memiliki klausul apabila pembeli hanya merealisasikan sebagian dari kontrak, maka penjual tidak mengenakan sanksi kepada kepada pihak pembeli. Sehingga, ada potensi kelebihan impor bahan baku yang tidak digunakan untuk memenuhi kontrak.

Selain realisasi yang tidak sesuai dengan kontrak awal, banyak terdapat kontrak yang sudah kadaluarsa dan tidak dilakukan perpanjangan namun tetap berlaku, sehingga pada saat realisasi, pengiriman barang sudah tidak memiliki dasar hukum.Alasan lain yang mengindikasikan adanya alokasi GKR berlebih di pasar adalah perusahaan pembeli keberatan memberikan dokumen perizinan, meskipun untuk itu mereka menjadi terbebani biaya lelang.

”Adanya potensi pembeli yang bekerja sama dengan penjual untuk menggelembungkan volume kontrak. Apabila data perizinannya diketahui, maka akan dapat dideteksi pembeli mana yang membuat kontrak tidak sesuai dengan kebutuhannya,” jelas Bachrul.Jika terwujud transparansi dalam jual beli GKR, kata Bachrul, regulator seharusnya dapat lebih mudah melihat pemenuhan wajib pajak para peserta lelang, khususnya terkait PPN dan PPh badan.

”Pembeli yang membeli GKR di atas kebutuhan produksi untuk dirembeskan akan dapat terbaca,” kata Bachrul.Bachrul juga melihat masih ada tendensi keberatan dari pembeli GKR jika neraca nasional kebutuhan GKR diperoleh dari pencatatan menyeluruh melalui pasar lelang. Mekanisme ini dapat mempersulit penggelembungan kontrak, yang berujung pada terhentinya operasi perembesan GKR.Menurut dia, penyelenggara lelang melakukan verifikasi atas dokumen kepesertaan pembeli untuk memastikan pembeli adalah pengguna GKR sebagai bahan baku produksi dan sudah menolak perusahaan yang tidak memiliki izin industri.”Sehingga untuk perusahaan yang bidang usahanya sebagai distributor ilegal GKR pasti akan keberatan dengan mengirimkan dokumen perizinannya,” kata Bachrul.(nas/dra)




Berita Terkait