Berita Metro

Selasa, 06 Juni 2017  19:00

Perangi Korupsi di Daerah

Perangi Korupsi di Daerah
Tajuk 7 Juni 2017
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkali-kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah terduga pelaku korupsi. Informasi terbaru, Senin (5/6) kemarin, tim KPK kembali melakukan OTT di Surabaya, serta menyegel ruang ruang Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Beberapa orang diamankan dalam OTT tersebut.
Tak disangkal, prestasi KPK terutama menyangkut OTT terduga pelaku korupsi patut dibanggakan. Sudah banyak oknum pejabat negeri ini yang terjaring OTT, dan masuk penjara!
 
Namun demikian, yang menjadi pertanyaan bersama adalah, mengapa hingga saat ini belum ada tanda-tanda korupsi mereda apalagi lenyap dari bumi pertiwi ini. Bahkan, bak jamur di musim hujan, kasus-kasus korupsi, beserta turunannya, semacam pungli dan sebagainya, masih kerap terjadi, dan terjadi di berbagai wilayah sampai ke desa-desa?
Jawabannya mungkin bisa saja beragam. Namun intinya adalah, hanya dua, yaitu pencegahan dan penindakan yang tegas di seluruh level penyelenggara anggaran, dari tingkat pusat hingga sampai tingkat desa.
 
Menyikapi tak surutnya tindak korupsi, semestinya KPK beserta penegak hukum yang lain, tak bisa hanya melakukan OTT tanpa mencari akar permasalahan atas menjamurnya tindak korupsi. Sudah saatnya, pemerintah beserta DPR memikirkan langkah ‘besar’, menganalisis akar persoalan dan mencari solusi agar kasus korupsi bisa diberantas secara sistemik, secara masif, dan efektif. Tak bisa hanya sekedar OTT! Tak bisa hanya membasmi beberapa kasus, tetepai kemudian tumbuh seribu kasus!
 
Sistem pencegahan yang selama ini telah ada di daerah-daerah, seharusnya fungsi dan profesionalismenya ditingkatkan dan diberdayakan. Inspektorat, dan lembaga pengawasan internal yang ada di lembaga hingga DPR, dari pusat sampai daerah, kalau tidak mau bilang mandul, seharusnya bisa bekerja lebih maksimal. Itulah yang hingga kini, tak tampak.
 
Tim pengawasan seharusnya bisa menelisik dan mengetahui lebih cepat indikasi-indikasi bakal terjadinya pungli, kolusi hingga korupsi di wilayahnya. Mereka seharusnya mengetahui kebiasaan yang ada di wilayahnya, seperti ‘budaya’ pungli, budaya suap, dan budaya ‘pelicin’, serta tindakan manipulatif sejenis. Bukankah itu masih banyak terjadi? 
Menjadi ironis, ketika para para wakil rakyat, pejabat daerah, hingga kepala daerah melakukan pembiaran, bahkan ada terjerumus masuk ke dalam lingkaran ‘mafia’ korupsi. Sungguh ironis!
 
Sudah saatnya, pemerintah dalam hal ini Presiden beserta jajarannya, harus lebih cermat dan teliti menyikapi menjamurnya korupsi. Segera lakukan ‘revolusi’ birokrasi utamanya terkait pencegahan dan penindakan korupsi di daerah, dan di Indonesia. Totok Hartana



Berita Terkait