Berita Metro

Senin, 12 Juni 2017  19:42

Konsisten Menolak Angket

Konsisten Menolak Angket
Tajuk 13 Juni 2017
Wacana Pansus Hak Angket KPK yang digalang sebagian legislator DPR RI masih diwarnai pro dan kontra. Di kalangan internal DPR sendiri, suara yang menolak dan menyetujui angket masih santer terdengar. Walaupun, dalam perjalanan kemudian, fraksi yang semula menolak angket kemudian tetap mengirimkan wakil untuk masuk dalam jajaran Pansus Hak Angket.
 
Semula ada enam fraksi yang menyatakan menolak usulan hak angket KPK, yakni Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, PPP, dan PKS.  Belakangan, walau saat keputusan angket diambi akhir April lalu mereka konsisten menolak, ternyata saat pembentukan pansus hak angket, ada saja fraksi yang balik kanan seperti PAN dan Gerindra dengan mengirim wakil sebagai anggota pansus. 
 
Dalam hal konsistensi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mungkin patut diapresiasi. PKS menegaskan konsistensinya untuk tidak mengirimkan wakilnya di dalam Pansus Angket KPK. Ketegasan sikap itu disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini di Jakarta, Senin.
 
Jazuli mengatakan keputusan pihaknya tidak mengirimkan wakil, lantaran Fraksi PKS tegas menolak pembentukan Pansus Angket KPK. Penolakan Fraksi PKS terhadap pembentukan hak angket sudah dimulai sejak Pembukaan Masa Persidangan V DPR RI pertengahan Mei lalu.
 
Kala itu dalam sidang Paripurna, Wakil Ketua Fraksi PKS, Ansory Siregar, sudah mendesak agar pembentukan Pansus Angket KPK dibatalkan. Menurut Ansory, pengesahan pengajuan hak angket pada penutupan masa sidang DPR 28 April 2017 oleh pemimpin DPR dilakukan secara tergesa-gesa dan sepihak.  Menurut dia, pemimpin sidang kala itu tidak mempertimbangkan pendapat seluruh fraksi serta tidak mendapat persetujuan seluruh anggota fraksi sehingga dinilai melanggar peraturan tata tertib DPR.
 
Fraksi PKS menegaskan konsisten bersama masyarakat untuk mendukung KPK dalam memberantas korupsi tanpa pilih kasih, secara independen dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
 
Keberanian sikap PKS ini sungguh patut diapresiasi. Jika kemudian pansus hak angket tidak menghasilkan apa-apa, absurd atau sia-sia, karena upaya melakukan angket KPK bertentangan dengan UU, maka boleh jadi simpati mayoritas polity (masyarakat politik) negeri ini akan jatuh kepada PKS. Apalagi, biaya pansus hak angket KPK ini menelan uang rakyat milyaran rupiah. Bagaimana mungkin uang milyaran rupiah dibuang-buang wakil rakyat untuk suatu pekerjaan yang berujung absurd? Noor Ipansyah 



Berita Terkait