Berita Metro

Senin, 05 Juni 2017  19:00

Fakta dan Proses Hukum RS

Fakta dan Proses Hukum RS
Tajuk 6 Juni 2017
Salah satu kasus hukum yang menyita perhatian publik Indonesia dewasa ini adalah dugaan kasus percakapan dan foto berkonten pornografi yang melibatkan Rizieq Shihab (RS). Imam besar Front Pembela Islam (FPI) ini dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 
Pihak kepolisian telah menetapkan RS sebagai tersangka. Pihak RS disebut-sebut menyiapkan gugatan praperadilan. Itu tentang hak masing-masing pihak. Kedua belah pihak, pihak penyidik dan pihak tersangka, meramaikan medsos dengan perang opini.
 
Kita tentu menghargai hak masing-masing, baik pihak penyidik maupun pihak tersangka, dalam beropini. Tetapi fakta dan proses hukum tentu saja memiliki logika sendiri yang bergeming dari segala serangan dan terpaan opini publik  yang berkembang. Logika hukum juga akan berjalan dengan sendirinya terhadap RS yang saat ini masih berada di luar negeri. Dalam logika hukum ini, RS tak bisa selamanya bertahan di luar negeri. Cepat atau lambat, RS harus kembali ke tanah air dan menghadapi fakta dan proses hukum yang sedang berjalan. Bertahan hidup di luar negeri hanya bisa dilakukan dalam hitungan hari, minggu atau bulan. Sebuah upaya penundaan yang tak memiliki banyak makna kecuali sekadar buying time belaka.
 
Pada titik ini, kedua belah pihak, baik penyidik maupun tersangka, sepatutnya menyimak pendapat menarik Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Bekto Suprapto. Kompolnas, kata Bekto memastikan, akan mengawasi dan mengawal penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus RS agar tidak menyalahi aturan. Ia juga mempersilakan pengacara RS mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan terkait penetapan tersangka yang dilakukan Polda Metro Jaya.
 
Polda Metro Jaya, dalam pandangan Kompolnas, memiliki alat bukti yang akurat terkait dugaan kasus percakapan dan foto berkonten pornografi yang melibatkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) tersebut. Apa yang dituduhkan kepada RS dan Firza Husein bukan rekayasa atau kriminalisasi. Penyidik Polda Metro Jaya dipastikan melanjutkan kasus RS dan Firza ini hingga sidang di pengadilan karena memilik alat bukti lebih dari cukup.
 
Fakta dan proses hukum memiliki logika sendiri. Kita tentu berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Logika kekuatan, baik fisik maupun kekuasaan, tak diperlukan, tak relevan, dan hanya akan menghasilkan kemubaziran. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban sama di depan hukum. Itulah makna negara demokrasi yang menjunjung supremasi hukum. Noor Ipansyah 



Berita Terkait