Berita Metro

Rabu, 07 Juni 2017  19:00

Angket KPK

Angket KPK
Tajuk 8 Juni 2017
Pembentukan pansus angket KPK yang resmi diketok oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Jumat (28/4) lalu, pelan tapi pasti mulai menggelinding. Sebanyak 5 fraksi di DPR telah mengirimkan wakilnya ke pansus. Beberapa fraksi yang semula menolak angket pun mulai memperlihatkan tanda-tanda berbalik arah dengan menyiapkan nama-nama kader yang akan menjadi anggota Pansus Angket KPK. 
 
Pro kontra tentu masih saja mewarnai ihwal keputusan DPR menggunakan hak angket terhadap KPK ini. Ada kecemasan pada banyak kalangan bahwa angket KPK hanya akan melemahkan KPK, dan menjadi pintu masuk bagi upaya menjadikan KPk hanya sebagai lembaga yang biasa-biasa saja. Hal itu yang berkembang di kalangan para penolak angket KPK.
 
Tidak heran karena itu, bahkan sosok selevel Presiden Jokowi pun angkat bicara. Presiden Jokoi tentu tetap menjaga etika hubungan antara lembaga tinggi negara dengan mengatakan bahwa penggunaan hak angket itu merupakan internal DPR. Tak ada pihak luar yang berhak mengintervensi DPR untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak angket itu.
Namun demikian,  Presiden Jokowi menyatakan pula sikap tegas pemerintahan yang dipimpinnya untuk tidak mau KPK diperlemah. Pemerintah, kata Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya, selalu mendukung upaya untuk menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi oleh KPK.
 
Sikap presiden Jokowi dalam komitmen untuk selalu melakukan penguatan terhadap KPK sungguh patut diapresiasi. Dan didukung. Bukan hanya oleh seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga oleh para wakil rakyat di parlemen yang bernama megah Dewa Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu. Apalagi, rekrutmen pimpinan KPK selama ini merupakan hasil kerja bareng antara pemerintah dan DPR. Pemerintah merekrut para calon pimpinan KPK melalui proses panjang yang dilakukan panitia seleksi. Kemudian hasil seleksi yang diperoleh diserahkan kepada DPR RI untuk diuji  dan dipilih secara sangat ketat. Tak ada alasan untuk tidak menghargai hasil dari proses yang luar biasa ketat dan rumit itu.
 
Kini bola sudah menggelinding di ranah parlemen. Kita hanya bisa mengawal dan mengawasi proses ketika pansus angket KPK mulai membentuk dirinya dan bersiapkan melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diatur undang-undang. Satu hal yang kita harus garisbawahi jangan sampai tindakan DPR dengan penggunaaan angket yang diatur UU tentang DPR RI ini justru nanti  akan menabrak UU lain yang mengatur tentang KPK. Kita tunggu. Noor Ipansyah 



Berita Terkait