Berita Metro

Senin, 08 Januari 2018  21:37

Empat Perusahaan di Trenggalek Ajukan Penangguhan UMK

Empat Perusahaan di Trenggalek Ajukan Penangguhan UMK
TRENGGALEK (BM) – Para pekerja di Trenggalek bisa menuntut kepada perusahaanya jika tidak dibayar sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.509.816,12. Pasalnya, hingga kemarin (8/1) dari 50 perusahaan yang telah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Trenggalek, baru empat perusahaan yang mengajukan penangguhan.
 
Keempat perusahaan tersebut semuanya berjenis koperasi simpan pinjam, yang berada di wilayah Kecamatan Dongko, Tugu, Karangan dan Panggul. Sehingga permohonan penangguhan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti Disperinaker terkait kelengkapannya, yang kemudian diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur. “Keempat perusaan ini telah kami surati untuk melengkapi pengajuan penangguhannya,” ungkap Kabid Hubungan Industrial (HI) Disperinaker Trenggalek Bambang Sumantri.
 
Dia melanjutkan, itu karena keempat perusahaan tersebut tidak memberi alasan terkait mengapa tidak sanggup membayar pekerjanya berdasarkan UMK. Selain itu, juga tidak dilampiri laporan keuangan dua tahun terakhir,  kesepakatan antara pemberi kerja dengan pekerja, juga kesanggupan untuk membayar UMK tersebut. Sebab, kendati ada penangguhan UMK tersebut merupakan hak karyawan dan hukumnya wajib untuk dibayar.  “Jadi kendati penangguhan itu disetujui, pemberi kerja wajib menggantinya ketika dia mampu,” tuturnya.

Nantinya jika surat yang dikirimkan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak terkait, sekitar maret mendatang Disperinaker akan melakukan monitoring ke lokasi untuk meninjaunya. Sedangkan, perusahaan yang tidak mengajukan surat penangguhan, secara otomatis menyetujui pembayaran pekerjanya berdasarkan ketetapan UMK tersebut.
 
Untuk itu, Disperinaker akan mefasilitasi jika ada pengaduan dari pekerja terkait hal tersebut untuk meneruskannya ke Disnakertrans Provinsi Jatim. Sedangkan terkait hukuman yang akan diberikan, nantinya akan mengacu Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Sehingga pemberi kerja akan diberi hukuman satu hingga empat tahun kurungan penjara, atau denda Rp 100 juta hingga Rp 400 juta. “Saat ini pengawasan dilakukan oleh provinsi, maka terkait hukumannya ditentukan berdasarkan evaluasi bersangkutan. Itu perlu dilakukan, sebab UMK merupakan kesejahteraan bagi pekerja,” jelasnya. (ko/udi)
 



Berita Terkait